
liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Pembangunan tersebut ditargetkan dapat dituntaskan pada 2027.
Permintaan itu disampaikan Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana Aceh secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh.
Dalam arahannya, Dek Fadh menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah agar pembangunan rumah bagi korban bencana tidak mengalami hambatan.
Ia meminta para kepala daerah memastikan lahan tersedia sebelum pekerjaan pembangunan dimulai, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah tercatat mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh. Jumlah tersebut terdiri atas 50.396 unit rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
Dari total rumah yang mengalami kerusakan berat, sebanyak 18.030 unit direncanakan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah.
Sementara itu, sebanyak 32.366 unit lainnya direncanakan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Dek Fadh juga mengingatkan bahwa data kebutuhan rumah masih berpotensi berubah seiring berlangsungnya proses verifikasi dan validasi. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta terus memperbarui data rumah rusak melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat teridentifikasi secara akurat.
Sementara itu, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan huntap di Aceh.
Ia menyampaikan bahwa sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan arahan terkait pelaksanaan pekerjaan agar tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.
Menurut Wahyu, pembangunan huntap menghadapi tantangan waktu karena harus mengejar target hingga akhir tahun. Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan rumah komunal bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi dengan para pelaksana proyek, khususnya terkait penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Koordinasi lintas pemerintahan dan kesiapan infrastruktur pendukung dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar serta hunian yang dibangun dapat segera ditempati masyarakat.
Dengan target penyelesaian pada 2027, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan persoalan lahan, pemutakhiran data, dan akses menuju lokasi pembangunan ditangani secara serius agar proses pemulihan pascabencana di Aceh berjalan sesuai rencana.










