
liputaninvestigasi.com – Dana operasional (OP) mukim di Kabupaten Bireuen untuk periode Januari hingga Oktober 2026 dilaporkan belum dicairkan. Kondisi tersebut menuai pertanyaan dari kalangan mukim, salah satunya Usman Kelana, Mukim Gandapura Barat, yang mempertanyakan kepastian pembayaran dana operasional sebesar Rp5 juta.
Usman mengatakan dana operasional yang seharusnya diterima sebesar Rp500.000 per bulan itu biasanya ditransfer langsung ke rekening penerima. Namun, hingga memasuki Oktober 2026, dana tersebut belum juga diterimanya.
Ia menyebutkan, laporan administrasi terkait dana operasional tersebut telah disampaikan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Bireuen. Meski demikian, dirinya mengaku belum mendapatkan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pencairan.
“Ke mana uang tersebut sehingga bisa tertahan? Kami juga membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas dan kegiatan sebagai mukim,” ujar Usman. Senin (12/10/2026).
Menurutnya, dana operasional tersebut berbeda dengan gaji yang selama ini diterimanya. Gaji sebesar Rp1 juta per bulan, kata dia, masih dibayarkan secara rutin, biasanya setiap dua bulan sekali. Sementara dana OP belum diterima selama sepuluh bulan.
“Kalau gaji memang rutin masuk, biasanya dua bulan sekali kami mengambilnya. Namun, kalau OP sampai sekarang belum masuk, tentu kami mempertanyakan kendalanya,” katanya.
Kendala Biaya Operasional di Tengah Kondisi Pascabanjir
Usman mengungkapkan, keterlambatan pencairan dana operasional turut menyulitkan pelaksanaan tugas mukim, terutama dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan menghadiri berbagai kegiatan pemerintahan.
Kondisi tersebut semakin terasa setelah banjir melanda wilayah setempat. Ia menyebutkan kendaraan dinas yang biasa digunakan untuk menunjang aktivitasnya juga telah terendam banjir.
Selain menjalankan tugas di wilayah mukim, Usman mengaku kerap menerima undangan untuk menghadiri kegiatan di tingkat gampong, kecamatan, hingga kabupaten. Salah satunya agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kabupaten Bireuen yang melibatkan unsur pemerintahan di wilayah tersebut.
Menurut Usman, para mukim di Kabupaten Bireuen hanya dapat menghadirkan sekitar 10 orang sebagai perwakilan dari total 75 mukim dalam kegiatan tersebut.
Ia juga menyoroti belum tersedianya pakaian adat Aceh lengkap dengan atributnya untuk mendukung kehadiran para mukim dalam kegiatan resmi pemerintahan.
“Bagaimana kami bisa menghadiri kegiatan seperti itu jika biaya operasional belum cair? Kami juga memiliki tanggung jawab dan kebutuhan untuk menjalankan tugas di lapangan. Uang operasional belum cair, pengadaan baju adat Aceh untuk mukim juga belum ada, tetapi kami selalu diminta hadir,” ungkapnya.
Minta DPMG Segera Berikan Kepastian
Usman Kelana berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui DPMG dan instansi terkait segera menjelaskan penyebab belum dicairkannya dana operasional mukim untuk periode Januari hingga Oktober 2026.
Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga memastikan jadwal pembayaran agar para mukim dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tanpa terus terkendala persoalan biaya operasional.
Menurutnya, kepastian pencairan dana tersebut penting mengingat mukim memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan di wilayahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari DPMG Kabupaten Bireuen mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana OP mukim tersebut. Konfirmasi dari pihak terkait masih diperlukan untuk memastikan status anggaran, kendala administrasi apabila ada, serta jadwal realisasi pembayaran. (Taufiq Gandapura)










