YBHA: Peran Komite Sekolah Diuji dalam Kasus Dugaan Penganiayaan Siswi MIN 53 Bireuen

liputaninvestigasi.com – Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Peutua​​h Mandiri menyoroti pentingnya peran komite sekolah dalam mendorong penyelesaian kasus dugaan penganiayaan seorang siswi oleh guru berinisial M di MIN 53 Bireuen yang kini berlanjut ke jalur hukum.

Direktur YBHA Peutua​​h Mandiri, Rudy Bastian, SH, menilai persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan perlu disikapi secara bijak dengan mengedepankan perlindungan anak, tanggung jawab tenaga pendidik, serta upaya dialog untuk mencari solusi bersama.

Menurutnya, pelaporan dugaan penganiayaan kepada aparat penegak hukum merupakan langkah yang dapat ditempuh. Namun, ia juga menilai upaya penyelesaian melalui musyawarah perlu dibuka agar persoalan tersebut tidak semakin berlarut-larut.

“Peran komite sekolah seharusnya lebih sentral guna mendorong terjadinya perdamaian antara guru dan siswi korban. Semua pihak perlu membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik,” demikian pandangan Rudy dalam keterangan persnya. Jumat (9/10/2026).

Ia mengingatkan, penanganan kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di kalangan guru dalam menjalankan tugas mendidik dan membina peserta didik.

Menurut Rudy, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik atau kognitif, tetapi juga pembentukan karakter, moralitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Karena itu, guru perlu tetap menjalankan fungsi pembinaan dengan cara yang tepat, tanpa menggunakan kekerasan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa hak dan kewajiban peserta didik perlu berjalan beriringan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan lingkungan belajar yang aman, sekaligus berkewajiban menaati tata tertib sekolah, mengerjakan tugas, serta menghormati guru.

Komite Sekolah Diminta Berperan Aktif

Rudy menilai komite sekolah bersama pihak madrasah dan orang tua perlu memperkuat komunikasi serta memastikan prosedur penanganan persoalan di lingkungan pendidikan berjalan secara jelas.

Menurutnya, tata tertib dan standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan dugaan kekerasan perlu disosialisasikan kepada seluruh orang tua. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul, baik antarsiswa maupun yang melibatkan tenaga pendidik, dapat ditangani secara terukur, transparan, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian internal tidak boleh dimaknai sebagai upaya menutup-nutupi dugaan kekerasan atau menghalangi proses hukum. Musyawarah dapat diupayakan sepanjang tidak mengabaikan hak korban, keselamatan anak, serta ketentuan hukum yang berlaku.

YBHA Imbau Orang Tua Membuka Ruang Dialog

Lebih lanjut, Rudy mengimbau orang tua siswi yang menjadi korban dalam kasus di MIN 53 Bireuen agar membuka peluang dialog dengan pihak terkait, tanpa mengesampingkan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

“Kami tentu tidak membenarkan tindakan kekerasan apa pun dalam dunia pendidikan. Namun, kami berharap semua pihak dapat mengedepankan kebijaksanaan, membuka ruang komunikasi, dan mencari penyelesaian terbaik sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

YBHA berharap kasus tersebut menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pihak madrasah, komite sekolah, tenaga pendidik, orang tua, hingga pemerintah, untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan persoalan di lingkungan sekolah.

Menurut Rudy, tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak sekaligus mendukung guru agar dapat menjalankan tugas profesionalnya secara bertanggung jawab.

“Jangan sampai persoalan ini semakin memperburuk citra dunia pendidikan. Yang terpenting, hak anak harus terlindungi, guru tetap menjalankan tugas sesuai aturan, dan setiap persoalan diselesaikan secara adil berdasarkan hukum,” pungkasnya.

Tag: