
liputaninvestigasi.Com-Hampir setahun setelah banjir besar menerjang Kabupaten Bireuen, puluhan hektare sawah di Desa Kuburan, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, masih terbengkalai dan belum dapat difungsikan kembali. Lahan yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat berubah menjadi hamparan rawa dan semak belukar akibat tertimbun lumpur tebal yang belum tersentuh upaya pemulihan.
Pantauan di lokasi, Rabu (9/9/2026) Alang-alang setinggi 1,5 hingga 2 meter tumbuh menutupi areal persawahan yang dulunya menjadi sumber penghasilan utama masyarakat.
Di balik hamparan semak itu, menunjukkan kondisi yang kontras dengan berbagai narasi percepatan pemulihan pascabencana yang selama ini digaungkan pemerintah.
Warga yang kehilangan mata pencaharian dan kini harus berjuang sendiri menghadapi dampak bencana yang tak kunjung pulih.
“Hampir setahun pasca-bencana, belum ada pergerakan yang kami rasakan. Sawah masih seperti ini, irigasi tertutup lumpur, sementara kami terus menunggu tanpa kepastian,” kata seorang petani kepada Liputaninvestigasi.com.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadikan pemulihan sektor pertanian sebagai prioritas utama. Sebab, bagi masyarakat pedesaan, sawah bukan sekadar lahan, melainkan sumber kehidupan yang menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Ia menunjuk ke arah tengah hamparan sawah yang kini ditumbuhi rerumputan liar. Di lokasi tersebut dulunya terdapat saluran irigasi yang berfungsi mengatur aliran air. Namun setelah banjir, saluran itu tertutup material lumpur dan hingga kini belum dinormalisasi.
“Kalau saluran itu dibuka, masyarakat sudah bisa mulai menanam kembali. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Akibatnya, hujan sedikit saja sawah kembali tergenang tanpa saluran pembuangan, ” ujarnya.
Persoalan yang dihadapi petani tidak berhenti pada banjir. Saat musim kemarau tiba, mereka juga kesulitan memperoleh air karena sebagian besar sawah di kawasan Desa Kuburan, Cot Aneuk Batee, dan Alue Krueb merupakan sawah tadah hujan.
“kalau musim hujan banjir saat kemarau, tidak bisa tanam karena tidak ada air. Jadi masyarakat seperti terjebak di tengah kondisi yang sama-sama sulit,” katanya.
Kondisi tersebut membuat banyak petani kehilangan sumber penghasilan utama. Sebagian terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Kami ini petani. Sawah tidak bisa digarap, otomatis tidak ada pemasukan. Untuk kebutuhan keluarga kami harus berutang. Anak-anak tetap harus sekolah, kebutuhan mereka tidak bisa ditunda,” tuturnya.
Kesulitan ekonomi masyarakat semakin diperparah oleh belum pulihnya sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir.
Demi memenuhi kebutuhan hidup, ia mengaku terpaksa berutang. Beban ekonomi semakin berat karena anak-anaknya masih bersekolah, sementara berbagai kebutuhan harian terus meningkat.
Selain itu, putusnya jembatan Pante Lhong penghubung menuju Matang Kota, Kecamatan Peusangan, membuat biaya transportasi warga bertambah karena harus menggunakan jasa penyeberangan setiap hari.
“Anak saya masih sekolah. Kebutuhan mereka harus tetap dipenuhi. Setiap hari kami juga harus menyiapkan uang penyeberangan karena akses jembatan masih terputus,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, sebagian warga juga mengaku belum menerima bantuan jatah hidup (jadup) maupun bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
“Data sudah diminta perangkat desa. Sebahagian sudah cair, bagi tahap dua sampai hari ini saya belum menerima jadup maupun bantuan rusak rekon. Tidak ada kejelasan kapan bantuan itu diberikan,” katanya.
Warga menilai lambannya pemulihan sektor pertanian menunjukkan belum adanya keberpihakan nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat pascabencana. Menurut mereka, pemulihan ekonomi rakyat seharusnya ditempatkan di atas kepentingan proyek-proyek lain yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan seremonial atau pencitraan. Kami butuh sawah yang bisa digarap kembali agar keluarga bisa makan dan anak-anak bisa tetap sekolah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti berbagai dinamika politik yang belakangan mencuat di ruang publik, sementara persoalan masyarakat korban bencana belum tertangani secara tuntas.
“Rakyat di desa sedang berjuang bertahan hidup. Sawah rusak, ekonomi hancur, bantuan belum jelas. malah beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Bireuen beredar vidio ribut gara-gara pembagian pokir, bukan melakukan pengawasan untuk memperjuangkan masyarakat” Paparnya
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen segera mengambil langkah konkret untuk menormalisasi saluran irigasi, membersihkan sedimentasi lumpur, serta mempercepat penyaluran hak kepada korban banjir.
“Kami berharap para pemangku kebijakan lebih fokus memikirkan pemulihan sektor pertanian, kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana daripada kepentingan elit” pungkasnya.










