
liputaninvestigasi.com – Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh tahun 2026 mencapai sekitar Rp25,65 triliun. Dari total tersebut, sekitar 92 persen atau Rp24 triliun berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara sekitar Rp1,652 triliun dikelola pemerintah daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/9/2026), di Gedung Pusdalops BPBA.
Pertemuan tersebut dihadiri Plt Sekda Aceh Taufik, Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, sejumlah kepala SKPA terkait, serta pimpinan balai dan kantor perwakilan kementerian terkait.
Plt Sekda Aceh Taufik mengatakan Pemerintah Aceh akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat realisasi anggaran rehab-rekon.
“Komunikasi itu penting, karena kalau kita tidak mendapatkan pendataan yang akurat maka tidak dapat bergerak,” kata Taufik.
Selain memperkuat koordinasi, Pemerintah Aceh juga berencana membuka posko bersama sebagai pusat informasi masyarakat mengenai pelaksanaan rehab-rekon pascabencana.
Menurut Taufik, posko tersebut penting karena masih banyak informasi terkait penanganan pascabencana yang belum tersampaikan kepada masyarakat.
Rp5,5 Triliun Belum Teridentifikasi dalam DIPA
Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza menjelaskan, dari Rp1,652 triliun anggaran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sekitar Rp824 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Aceh dan sekitar Rp827 miliar berada di pemerintah kabupaten/kota.
Selain anggaran melalui TKD, Aceh juga mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar sekitar Rp285 miliar.
Sementara itu, dari Rp24 triliun anggaran yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan dalam Rencana Induk (Renduk) berdasarkan Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026, hingga 4 September 2026 baru sekitar Rp18 triliun yang teridentifikasi dalam DIPA kementerian/lembaga.
Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp5,5 triliun yang mencakup 1.161 kegiatan yang belum teridentifikasi dalam DIPA.
Pemerintah Aceh mendorong kementerian/lembaga mempercepat proses desk, penyelesaian, serta verifikasi data agar anggaran tersebut dapat segera masuk ke dalam DIPA.
“Perlu percepatan desk, penyelesaian dan verifikasi data oleh kementerian/lembaga agar anggaran tersebut bisa segera masuk dalam DIPA dan penanganan rehab rekon di Aceh dapat berjalan optimal,” ujar Robby.
Serapan TKD Masih Rendah
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kemendagri, Imran, mengakui anggaran rehab-rekon yang berada di bawah pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke kementerian/lembaga yang menangani penanganan pascabencana.
“Harapannya melalui APBN Perubahan, anggaran tersebut bisa terpenuhi semuanya,” kata Imran.
Dalam pertemuan tersebut, Imran juga menyoroti realisasi anggaran TKD di Aceh, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dinilai masih rendah.
Pemerintah daerah diminta mempercepat penyerapan anggaran agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.
Pemerintah Aceh berharap seluruh anggaran yang telah ditetapkan dapat segera terealisasi sehingga proses pemulihan pascabencana di Aceh berjalan lebih cepat dan optimal.










