liputaninvestigasi.com – Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk. Mauliadi, meminta agar Bupati Bireuen H. Mukhlis ST selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bireuen untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, menyusul polemik Pokok Pikiran (Pokir) yang memicu kericuhan di lingkungan DPRK Bireuen.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kisruh yang terjadi dalam pembahasan Pokir DPRK Bireuen dan menjadi perhatian publik. Menurut Tgk. Mauliadi, konflik internal di lembaga legislatif tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
“Kami meminta Bupati Bireuen selaku Ketua DPD Partai Golkar untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Ketua DPRK Bireuen. Jangan sampai persoalan internal DPRK terus berkembang hingga mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin Bupati H. Mukhlis,” ujar Tgk. Mauliadi. Sabtu (18/7/2026).
Ia mengatakan polemik yang berkembang terkait dugaan hilangnya Pokir sejumlah anggota DPRK telah memicu kegaduhan di internal dewan. Menurutnya, berbagai dugaan yang berkembang harus diungkap secara terbuka melalui mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan spekulasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut.
“Jika memang ada dugaan penyimpangan atau persoalan dalam proses Pokir, maka harus diselesaikan secara transparan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku. Jangan sampai isu ini terus berkembang menjadi bola liar yang merugikan semua pihak,” katanya.
Tgk. Mauliadi menilai Bireuen membutuhkan sosok Ketua DPRK yang mampu menjadi pemersatu seluruh anggota dewan, memiliki wibawa, serta mampu menjaga marwah lembaga legislatif. Menurutnya, seorang pimpinan dewan harus mampu meredam perbedaan pendapat dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh fraksi partai politik maupun pemerintah daerah.
“Bireuen membutuhkan sosok Ketua DPRK yang berwibawa, bijaksana, dan mampu menghadirkan suasana politik yang teduh. Pimpinan dewan harus menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat, bukan membiarkan konflik terus terjadi hingga berkepanjangan agar kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan politik,” tegasnya. (Taufiq)











