liputaninvestigasi.com – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kolaborasi Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim Penyusun RAD-GPI Kota Banda Aceh, dengan dukungan UN Women. Forum ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan untuk menyusun strategi menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa Kota Banda Aceh sebagai wilayah pesisir memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai dampak perubahan iklim, mulai dari banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi pantai, penurunan kualitas lingkungan, hingga terganggunya layanan dasar dan mata pencaharian masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah-langkah kebijakan yang terencana, berbasis data, serta memperhatikan aspek kesetaraan gender agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan RAD-GPI akan menjadi bagian dari arah pembangunan daerah dan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029, sekaligus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
“Dokumen ini bukan sekadar menjadi pedoman perencanaan, tetapi harus mampu diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Illiza.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membangun daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim tanpa mengesampingkan prinsip keadilan sosial. Pembangunan, kata dia, harus mampu memberikan perlindungan yang setara bagi perempuan, laki-laki, anak-anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.
Melalui berbagai program prioritas yang berpihak kepada kelompok rentan, Pemko Banda Aceh berharap tercipta lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim yang terus berkembang.
FGD dan workshop tersebut diikuti sekitar 145 peserta yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta sejumlah mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap isu perubahan iklim dan kesetaraan gender.











