Sazali: Dengan PPID Diharapkan Informasi Keterbukaan Publik lebih Transparan

Aceh Singkil/liputaninvestigasi.com-
Forum pemerdayaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se Aceh yang dilaksanakan secara bergilir di daerah masing masing. Aceh Singkil adalah kabupaten yang ke dua belas kabupaten kota dari 23 kabupaten/kota se Aceh yang melaksanakan. Kamis (20/06/2019).

Laporan panitia pelaksana forum PPID Aceh singkil Drs. Dirhamsyah Kepala Dinas Kominfo menjelaskan dalam pembukaannya perkembangan informasi dewasa ini sangatlah pesat sehingga mengharuskan setiap organisasi khususnya pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan informasi sehingga mengharuskan PPID untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan dalam pengelolaan informasi yang dapat memberikan akses dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ia juga menambahkan waktu pelaksanaannya selama sehari tanggal 20 juni 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Aceh Singkil.

“Peserta kegiatan terdiri 40 peserta yang merupakan utusan dari 23 Kabupaten/Kota se Aceh di tambah beberepa PPID terbaik mewakili SKPK daerah,” ucap Dirham.

“Kita berharap Forum PPID ini dapat meningkatkan kordinasi, sinkronisasi, serta efektivitas dalam pemberian layanan informasi di semua PPID Kabupaten/kota di samping itu dapat dijadikan wadah koordinasi dan kerja sama guna pengembangan SDM yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi,” tutur dirham.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Singkil Sazali Sos dalam pembukaan acara menyebutkan, sebagai tuan rumah diharapkan kepada pelaksanaan teknis kegiatan, Dinas Kominfo menjadi tuan rumah yang baik, dapat melayani seluruh tamu dengan ramah tamah dan fasilitasi seluruh kebutuhan mereka perlukan, agar menjadi kesan yang baik bagi peserta selama berada di bumi Syech Abdurrauf As-Singkily ini.

” Perkembangan teknologi informasi telah memepermudah manusia untuk mendapatkan informasi melalui berbagai media, dan semakin membuka mata masyarakat untuk memilih salah satu hak dasar mereka dalam memperoleh informasi, salah satunya informasi yang berkaitan dengan ranah publik yang ada di pemerintahan,” Ucap Sazali.

Dengan adanya UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik dimana negara di tuntut untuk menjadi negara yang transparan dalam mengelola semua sumber daya, apalagi keinginan rakyat memperoleh informasi semakin tinggi, dan di berikan informasi seluas luasnya untuk memantau jalannya pemerintahan sehingga memperkecil ruang gerak penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dapat di minimalisir.

Ia juga menambahkan semoga forum pemberdayaan PPID menjadi momentum untuk menyatukan langkah kerjasama dalam memperkuat komitmen dalan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja.

Di akhir pidatonya Sazali mengatakan semoga melalui kegiatan ini menghasilkan rumusan-rumusan yang kontruktif dan positif dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.

“Saya berharap seluruh PPID pelaksana dan PPID pembantu dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu transparan, efektif, efesien, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan,” tutup Sazali.

Penulis: Rusid Hidayat