InvestigasiAceh, Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Aceh melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Senin (03/04/2017).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang tergabung seluruh Aceh pertama dilakukan di kantor gubernur Aceh dan selanjutnya mahasiswa melakakukan unjuk rasa ke DPR Aceh, serta turut dikawal oleh pihak kepolisian dan Satpol PP.
Pada unjuk rasa tersebut sejumlah mahasiswa menuntut sejumlah hal yang terkait dengan penyelesaian butir-butir UUPA dan berbagai tuntutan lainnya.
Salah satu coordinator di lapangan mengatakan Sudah sepatutnya pemerintah memikirkan hal-hal yang belum terselesaikan, turunan UUPA dari perjanjian MoU Helsinki salah satunya adalah polemik Bendera Aceh. Hingga sekarang belum kunjung usai. Padahal DPR Aceh telah mengesahkan bendera itu menjadi bendera Aceh dalam paripurna beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan itu mahasiswa juga meminta kejelasan kepada Pemerintah pusat tentang PP Pengelolaan Migas Aceh atau pengelolaan bersama minyak dan gas, 70:30 persen di Aceh.
Pihak perwakilan DPRA yang bersedia menemui mahasiswa tersebut diwakili oleh Iskandar Usman Al Farlaky, dalam menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Iskandar mengucapkan apresiasi kepada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tersebut.
Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan Kami sampaikan permintaan maaf dari ketua DPRA yang sekarang sedang di luar kota. Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pimpinan, dan akan memperjuangkannya sehingga UUPA sepenuhnya dapat mensejahterakan rakyat Aceh,” katanya
Sebelum membubarkan, mahasiswa memberikan selembar Bendera Bulan Bintang kepada anggota DPRA. Mahasiswa meminta bendera tersebut dikibarkan di tiang bendara halaman Gedung DPRA yang telah tersedia dua tiang.
Menanggapi hal itu Iskandar Usman Alfarlaky mengatakan, belum saatnya bendera ini dikibarkan, karena belum ada persetujuan pemerintah.
“Suatu saat ini akan kita kibarkan di salah satu tiang bendera kantor DPRA, setelah pemerintah menyetujuinya. Kalau kita kibarkan sekarang terus diturunkan lagi kita akan sakit hati, suatu saat nanti ini dikibarkan tanpa ada yang menurunkannya. Ini bendara sejarah perjuangan rakyat kita,” tegasnya.(Tim IA)











