Investigasi Aceh, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk mengklarifikasi dan menjelaskan polemik mutasi pejabat eselon II di Pemerintah Aceh.
Muharuddin mengatakan malam ini, DPRA akan memanggil gubernur untuk menjelaskan dan mengklarifikasi mutasi pejabat yang dilakukannya, sehingga menimbulkan polemik,” katanya kepada media ini, Senin, (13/3/2017).
Muharuddin menilai atas tindakan gubernur, di satu sisi ada yang menyatakan bahwa mutasi tersebut adalah ilegal karena mengangkangi undang-undang secara nasional.
Sisi lain mutasi dianggap legal karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Aturan hukumnya harus jelas. Mutasi pejabat eselon ini kan berdampak kepada anggaran. Jangan nanti mutasi dianggap ilegal, sehingga penggunaan anggarannya pun turut melanggar hukum pula,” tegas Muharuddin.
Setelah ada klarifikasi dan penjelasan gubernur, kata dia, DPRA akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya di pemerintah pusat.
“Dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRA akan mengeluarkan rekomendasi terkait polemik yang terjadi pada mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Muharuddin.
Terkait pemanggilan Gubernur Aceh guna dimintai keterangan menyangkut polemik mutasi, Muharuddin menyatakan, semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Komisi I DPRA.
“Pimpinan DPRA bersama pimpinan komisi dan fraksi sudah duduk bersama membahas siapa yang akan menangani masalah ini. Hasil rapat dengan fraksi dan komisi, diputuskan Komisi I yang menanganinya,” kata Ketua DPRA tersebut.(Tim IA)











