Dinilai Cacat Hukum dan Tidak Sah, Saksi PA Menolak Rapat Pleno


Investigasi Aceh, Banda Aceh – Adi Laweung selaku saksi dari Partai Aceh menyatakan sikap menolak rapat pleno rekapitulasi pemilihan gubernur-wakil gubernur Aceh 2017. Penolakan ini disampaikan oleh saksi dari partai PA sesaat rapat pleno rekapitulasi suara di Gedung DPRA, Sabtu 25 Februari 2017.
Pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur serta pemilihan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota di Aceh 2017 cacat hukum dan tidak sah, Ucap Adi laweung.
Adi mengatakan, pelaksanaan pilkada tersebut telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dengan banyaknya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. “Mulai dari sebelum pelaksanaan dan paska pelaksanaan”.
Lanjut Adi, beberapa kecurangan di antaranya berdasarkan pasal 9 ayat 2 PKPU Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang pemutahiran data pemilih, menyebutkan bahwa penyusunan data pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan, tidak menggabungkan desa, memudahkan pemilih, memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis, dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
Sambung Adi, pelanggaran terhadap pasal ini masih terjadi di gampong-gampong seluruh kabupaten/kota dimana dalam satu desa yang memiliki 1200 pemilih dibuat 4 TPS dimana seharusnya hanya boleh ada 2 TPS saja.
“Hal ini diduga sengaja dilakukan untuk memudahkan terjadinya kecurangan-kecurangan saat merekapitulasi suara,” kata Adi.
Dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c Qanun Nomor 12 tahun 2016 tentang pilkada disebutkan, pemilih berdomisili di daerah pemilihan masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
Begitu juga Pasal 72 ayat 3 yang membenarkan pemilih menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Namun faktanya penyelenggara telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini, dengan menjalankan aturan pemilihan hanya bisa dengan menggunakan undangan pemilihan C6 KWK dan E-KTP”, ujar Adi.
Adi menambahkan, akibatnya 25%-30% penduduk di setiap daerah tidak dapat menggunakan hak pilih, padahal memilih adalah hak konstitusional warga negara.
Walau mendapat penolakan, pleno KIP Aceh yang berlangsung di gedung DPRA tetap berjalan. [saiful]