Kejati Aceh Mengukuhkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).


InvestigasiAceh, Banda Aceh – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Raja Nafrizal SH, mengukuhkan tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kejaksanaan Tinggi Aceh di Gedung Serbaguna Kejati Aceh. Selasa (3/1/2017). 
Pelantikan Tim Saber Pungli tersebut berdasarkan surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : KEP-211/N.1/Hkt.1/12/2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) di Kejaksaan Tinggi Aceh.
Adapun yang dikukuhkan berjumlah 18 orang antara lain, Ketua Pelaksana, Riza Fahdeli SH, Wakil Ketua Pelaksana, Rustam SH, Sekretaris, T Herizal SH MH, Ketua Pokja Intelijen, Tengku Adlansyah Putra SH, Ketua Pokja Pencegahan, Mat Perang Yusuf SH MH, Ketua Pokja Penindakan, Mohammad Ginanjar I SH, dan Ketua Pokja Tustisi, T Rahmatsyah SH MH serta anggota pokja.
Kejati Aceh, Raja Nafrizal mengatakan dalam melaksanakan tugas, Tim Saber Pungli di Kejaksaan Tinggi Aceh menyelenggarakan fungsi Intelijen, fungsi Pencegahan, fungsi Penindakan dan fungsi Yustisi. 
Raja Nafrizal menambahkan dengan dibentuknya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) di Kejaksaan Tinggi Aceh, maka para personil Tim Saber Pungli dapat berkerja secara maksimal guna memberantas kegiatan pungutan liar dengan cara saling bersinergi dan berkoordinasi guna mewujudkan pencegahan serta pemberantasan kegiatan saber pungli sampai ke akar-akarnya yang kemungkinan besar melibatkan intern pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun pegawai Tata Usaha dalam kinerjanya yang berprilaku negatif dan tidak terpuji dalam penanganan suatu kasus atau perkara.
Selain itu, tambah Kejati, Tim Saber Pungli juga mempunyai wewenang seperti melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. 
Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli. Melakukan operasi tangkap tangan.
Kemudian, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli dan tindak pidana korupsi, dan memberikan perlindungan dari tindakan yang merugikan pelapor termasuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor. 
Dia berharap, Tim Saber Pungli yang baru dikukuhkan tersebut dapat membuat pemetaan aksi terkait daerah rawan pungli yang dilakukan kejaksaan salah satunya pada saat penindakan perkara. “Jika selama ini ada istilah di Aceh kiban cara (bagaimana caranya), sekarang tidak ada lagi itu dan berubah hana cara lee (tidak ada cara lagi),” kata kejati Aceh tersebut.(Tim IA)