InvestigasiAceh, Banda Aceh – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pelatihan kapasitas aparat penegak hukum di Aceh dalam melakukan upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, di Hotel Hermes Palace.Senin (7/11/2016).
Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut diberikan kepada 162 peserta dari beberapa institusi, yakni 66 penyidik Polres dan Polda Aceh, 66 penyidik dan jaksa penuntut pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 7 auditor BPKP Perwakilan Aceh, 5 auditor BPK Rl Perwakilan Aceh, empat penyidik Bareskrim Polri, empat jaksa pada Jampidsus Kejaksaan Agung, empat pemeriksa/penyidik TNI, dua fungsional penyidik OJK, dua penyidik KPK, serta dua pemeriksa PPATK.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Aceh, dari sinergi ini juga diharapkan dapat terwujud kerja sama yang lebih efektif antara instansi penegak hukum, dengan auditor BPK serta BPKP untuk memberantas korupsi.
“Sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan, tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum, khususnya penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif,” kata Laode M Syarief.
Kata Syarif, realisasi dari fungsi mekanisme pemicu (Trigger Mechanism) KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Dan menurutnya, pelatihan ini menjadi amat penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum di Aceh dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
“Mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi dalam rangka penyelamatan aset negara hasil tindak pidana korupsi,” Katany.
Syarief menmbahkan, Aceh menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus KPK disebabkan karena dinilai memiliki kerawanan, seperti halnya dana Otonomi Khusus (Otsus) dan lainnya.
Laode menyebutkan, ada beberapa indikator yang membuat Aceh agak memiliki kerawanan diantaranya, pengelolaan dana otsus yang setiap tahun diterima sekitar 4 sampai 6 triliun, laporan pertanggungjawaban perlu diperhatikan, baik pemanfaatannya atau hal lainnya.
Dari sisi lain, lanjut Laode, para petinggi Aceh juga memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan jumlah paling rendah dibandingkan petinggi dari provinsi lain, dan hampir sama dengan Papua.
“Oleh karena itu, Aceh perlu mendapatkan perhatian khusus,” Ungkapnya.
Namun, kata Laode, menjadi perhatian khusus KPK bukan berarti daerah terasebut banyak terdapat kasus korupsi, tetapi akan banyak upaya pencegahan dilakukan agar tidak terjadinya korupsi di Aceh.
Saat ditanyakan terkait apakah tim penindakan dari KPK sudah berada di Aceh, dirinya enggan menjawabnya, ia hanya mengatakan bahwa semua daerah dilakukan pencegahan.
“Penindakan tidak bisa diinformasikan,” tutur Laode M Syarief.
Dirinya menjelaskan, pencegah terus dilakukan di setiap kabupaten/kota di Aceh, dan untuk Kota Banda Aceh dalam segi pengawasan pihaknya konsen pada tiga masalah, yaitu tentang sistem perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).(*)











