InvestigasiAceh, Banda Aceh – Badan Penanggulangan Bencana Aceh menerima kunjungan rombongan delegasi 10 negara yang tergabung dalam High Level Expert And Leader Panel on Water and Disaster (HELP) di Aula Gedung BPBA, Banda Aceh,Rabu(2/11/2016)
Kesepuluh negara tersebut antara lain Jerman, Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, Nigeria dan Indonesia.
Rombongan delegasi diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang diwakili oleh Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Heru Suprayogi. Heru mengatakan Delegasi HELP datang ke Aceh dalam rangka Filed Trip untuk melihat langsung ide dan pengalaman dalam mengelola bencana tingkat lokal di Aceh. Kegiatan ini bisa dijadikan pertimbangan dalam meninjau kembali ketahanan banjir akibat perubahan iklim dan menjadi agenda penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.
“HELP berharap setiap penelitian yang dikembangkan di Aceh akan bermanfaat bagi kita untuk mengurangi risiko bencana.” Heru menambahkan, bahwa strategi terpadu yang melibatkan koordinasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana akan menjadi salah satu isu paling ditunggu oleh banyak pihak.
Said Rasul mengatakan, BPBA melakukan penanggulangan bencana pada tiga fase yaitu fase Pra Bencana, Saat dan Pascabencana. Fokus kegiatan BPBA adalah Pengurangan Risiko Bencana, Perlindungan Masyarakat dari Dampak Bencana dan Pemulihan Kondisi dari dampak bencana. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis masyarakat yang telah dilakukan antara lain Program Desa Tangguh Bencana, kegiatan Drill/Simulasi bencana gempa, tsunami, banjir maupun bencana gunung api, Program Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Pelatihan Aparat, Sosialisasi di sekolah-sekolah, kepada masyarakat ataupun melalui media. Untuk Kegiatan Saat bencana, BPBA membuka posko Siaga Darurat maupun Tanggap Darurat serta memberikan bantuan logistic serta peralatan ketika bencana.
“Sedangkan untuk kegiatan Pasca Bencana, tercatat sampai dengan Oktober 2016, nilai kerusakan akibat bencana di Aceh sudah mencapai Rp. 2,3 T. Nilai kerusakan tersebut berdasarkan usulan yang disampaikan oleh kabupaten/kota kepada gubernur melalui BPBA. Dari nilai kerusakan tersebut yang sudah ditangani dengan bantuan pemerintah pusat melalui BNPB yaitu Rp. 118 M” ujar Said Rasul.
“Sedangkan untuk kegiatan Pasca Bencana, tercatat sampai dengan Oktober 2016, nilai kerusakan akibat bencana di Aceh sudah mencapai Rp. 2,3 T. Nilai kerusakan tersebut berdasarkan usulan yang disampaikan oleh kabupaten/kota kepada gubernur melalui BPBA. Dari nilai kerusakan tersebut yang sudah ditangani dengan bantuan pemerintah pusat melalui BNPB yaitu Rp. 118 M” ujar Said Rasul.
Selanjutnya BPBA berbagi informasi kepada forum dengan memberikan pemaparan mengenai Penangulangan Bencana di Aceh dan Pembangunan Berkelanjutan pasca Tsunami 2004 yang disampaikan oleh Dr. Ir. M. Dirhamsyah selaku Unsur Pengarah BPBA.
Dalam kesempatan tersebut Prof Kuntoro Mangkusubroto didaulat Kepala Pelaksana BPBA untuk memberikan pesan maupun harapan di depan forum. Kuntoro berpesan Aceh yang ada sekarang ini agar tetap dijaga. Kuntoro menyontohkan, seperti bantuan Penyulingan Air di Lambaro dari Jepang, Swiss dan Perancis, Pelabuhan Malahayati yang dibangun oleh Belanda, dan sarana lainnya yang sudah dibangun di Aceh, harap dijaga keberlangsungannya. Kuntoro juga berpesan negeri Aceh harus maju, dan masyarakat mesti bekerja keras. Terakhir, dalam forum tersebut Kuntoro memperkenalkan satu-persatu delegasi atau anggota HELP yang hadir. (HN)
Turut hadir Rombongan terdiri dari delegasi 10 negara sebanyak 14 orang ditambah dengan rombongan dari Kementerian PUPR, serta hadir dalam pertemuan tersebut Prof. Kuntoro Mangkusubroto mantan Kepala BRR NAD-NIAS yang juga selaku anggota dari HELP delegasi Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut juga, Rektor UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Kebencanaan Unsyiah, Ketua TDRMC, unsur TNI, POLRI, perwakilan SKPA terkait provinsi Aceh yaitu, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, UPTD P2KK Dinkes Aceh, Bappeda Aceh, SAR Banda Aceh, PMI, dan Kepala Pelaksana BPBD Banda Aceh dan Aceh Besar.(*)











