Informasi keberhasilan Pemkab Aceh Utara mengembalikan barang bukti kasus deposito Rp 220 miliar itu disambut bahagia oleh banyak pihak tak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa tak ada pemberitahuan ke publik. Bahkan pihak DPRK Aceh Utara, baru mengetahui ketika membahas KUPA-PPAS-P.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Utara, HM Nasir MSi mengatakan uang itu berhasil dibawa pulang ke Aceh Utara setelah melalui perjuangan panjang.
Sebelumnya pihaknya mempelajari mekanisme cara pengembalian dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan serta dengan Kejari Jakarta Selatan.
Setelah mengetahui mekanisme, lanjut M Nasir, pihaknya baru mengirim surat kepada Kementerian Keuangan RI dan juga Kejari Jakarta Selatan untuk meminta barang bukti tersebut dikembalikan ke kas negara.
Mengenai hal pengembalian dana itu tidak disampaikan kepada publik, Kepala DPKKD mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hal itu kepada dewan saat pembahasan dua pihak APBK Perubahan. Sudah kita sampaikan ke dewan dan memang akan kita sampaikan ke dewan setelah berhasil kita bawa pulang semua,” katanya.
Sementara anggota komisi C Zalfadhli mengatakan uang yang sudah dikembali ke kas (Pemerintah) Aceh Utara tidak pernah diberitahukan kepada DPRK, sebelum dimasukkan dalam rancangan PPAS-P 2016,” ujar Zulfadhli.Minggu (23/10/2016).
Seharusnya, kata Zulfadhli, eksekutif memberi tahu DPRK sama seperti ketika uang tersebut menghilang akibat bobolnya deposito Rp220 miliar. Pascabobol deposito tahun 2009, kata dia, eksekutif memberitahukan kepada dewan untuk ikut mengadvokasi agar anggaran daerah itu dapat diselamatkan, banyak yang berjasa dalam memperjuangkan pengembalian uang barang bukti kasus deposito itu.
Zulfadhli mendesak eksekutif Aceh Utara membuka kepada publik, berapa jumlah dana barang bukti kasus deposito Rp220 miliar yang sudah kembali ke kas daerah ini. Sebab, kata dia, sebelumnya publik hanya mengetahui uang barang bukti yang sudah dikembalikan Rp2,2 miliar lebih dari terpidana Yunus Kiran pada tahun 2012.
Kemudian tiba-tiba Rp179 miliar lebih bagian dari dana barang bukti deposito tersebut dimasukkan dalam rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2016. “Artinya, masih ada sisa uang dari deposito (Rp220 miliar) yang belum dikembalikan ke Aceh Utara. Itu harus dibuka ke publik, di mana saat ini sisa uang tersebut,” ujar Zulfadhli.
Ketua Fraksi NasDem DPRK Aceh Utara T. Bakhtiar juga mengatakan eksekutif tidak memberitahukan kepada dewan tentang sudah kembalinya Rp179 miliar lebih dana barang bukti kasus deposito tersebut.
Bakhtiar melanjutkan, “Kami kecewa, mengapa Kepala Bappeda tidak memberitahukan kepada dewan. Saat kami pertanyakan kepada Pak Nasir Kepala DPKKD saat pembahasan KUPA PPAS-P, baru disebutkan uang itu sudah masuk dua bulan lalu. Tapi kenapa tidak diberitahukan kepada kami, tidak ada jawaban”.( Team IA)











