DPKAD Lhokseumawe Berkomitmen Memberantas Pungli.

InvestigasiAceh, Banda Aceh – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe menjaga komitmen memberantas pungli di DPKAD, hal itu dibuktikan oleh T adnan sejak memimpin (DPKAD) selalu melakukan gebrakan dijajaranya.Para pegawai diminta bekerja cepat, jujur, dan ikhlas memberikan pelayanan prima. Ia juga membersihkan dinas tersebut dari praktik-praktik pungutan liar (pungli).

T Adnan mengatakan setiap tahun, DPKAD mengelola dana Kota Lhokseumawe antara Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun. Untuk memaksimalkan kinerja diperlukan pegawai-pegawai yang bekerja ikhlas, cepat, dan jujur, dengan harapan masyarakat puas terhadap pelayanan DPKAD Lhokseumawe’’Ungkap Adnan Jum’at ( 21/10/2016)

Selama lima tahun dipercaya memimpin DPKAD oleh Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, ia merasa sudah mampu melayani masyarakat Lhokseumawe dengan layanan prima. Meskipun diakuinya, dalam lima tahun itu ditemukan beberapa pegawai yang bekerja tidak maksimal, seperti berupaya melambatkan pencairan dana dan melakukan pungli.

“Tapi untuk menjaga komitmen memberantas pungli di DPKAD, saya langsung mengusulkan pegawai yang telah melenceng itu untuk dimutasi dan digantikan dengan pegawai-pegawai lain yang sudah teruji disiplin, ikhlas bekerja dan jujur,” katanya. Ia menegaskan, komitmen itu akan terus ia laksanakan selama masih dipercaya menjadi orang nomor satu di DPKAD Lhokseumawe, kata Adnan.

Sementara, Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, mengatakan berdasarkan ketentuan, mengelola keuangan daerah haruslah transparan dan tanpa pungli. Karena itu, ia memberi apresiasi terhadap kinerja jajaran DPKAD. “Tidak ada laporan tentang pungli di DKPAD. Pelayanannya pun sangat prima. Kita harapkan ini menjadi contoh bagi SKPD-SKPD lain. Dalam pengurusan dan pencairan dana apapun tidak boleh ada pungli dan upaya menghambat. Beri pelayanan prima bagi masyarakat,” kata Suaidi.

Sedangkan, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Lhokseumawe, Tgk Asnawi Abdullah, mengatakan, pengelolan anggaran pemerintah secara transparan, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada pungli, memang sangat diharapkan. Semua pihak termasuk MPU dan para ulama pasti sangat mendukung kebijakan tersebut. “Kami memberikan apresiasi pada DPKAD Lhokseumawe bila memang benar-benar menjalankan komitmen tersebut,” katanya.

Bahkan salah seorang kontraktor/rekanan Pemko Lhokseumawe, M Nasir mengatakan kepada media, selama ini tidak pernah mengalami kendala dalam proses pencairan dana proyek di DPKAD Lhokseumawe.

“Bila berkas sudah masuk dan dinyatakan lengkap, paling lambat dua hari uang sudah masuk ke rekening perusahaan saya. Juga tidak pernah ada pegawai DPKAD yang meminta uang pada kami dengan embel-embel untuk mempercepat proses pencairan dana. Jadi saya memang merasa terlayani dengan baik di DPKAD Lhokseumawe,” kata M Nasir.( Team IA)