Dugaan Pemotongan Banpres UMKM Korban Banjir di Bireuen Capai Rp1 Juta per Penerima, Warga Minta Uang Dikembalikan

liputaninvestigasi.com – Dugaan pemotongan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak banjir di Desa Cot Kruet, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, menuai keluhan dari sejumlah penerima manfaat.

Pasalnya, dari total bantuan sebesar Rp3.000.000 yang diterima masing-masing penerima melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI), warga mengaku harus menyerahkan kembali Rp1.000.000 kepada seseorang berinisial KA yang disebut-sebut mengurus pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus proses pendataan dan pengajuan bantuan.

Jika keterangan para penerima tersebut benar, pemotongan itu mencapai sekitar 33,3 persen dari total bantuan yang seharusnya diterima masyarakat.

Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga kepada wartawan liputaninvestigasi.com pada Minggu (22/11/2026). Mereka mengaku keberatan karena bantuan yang diperuntukkan bagi pemulihan usaha pascabanjir justru berkurang setelah dicairkan.

Diketahui, Desa Cot Kruet memiliki empat dusun, yakni Dusun Kuta Sabi, Cot Tengoh, Paya Puncong, dan Meulinteng.

Berdasarkan keterangan tiga narasumber, terdiri dari dua orang penerima bantuan dan satu orang yang mengaku berasal dari internal perangkat desa, dugaan pemotongan tersebut berkaitan dengan pengurusan administrasi NIB serta proses pengunggahan data calon penerima bantuan.

Ketiga narasumber meminta identitas mereka dirahasiakan karena khawatir terhadap dampak yang mungkin timbul.

Salah seorang penerima bantuan, yang disebut dengan nama samaran Tgk Gle, mengungkapkan bahwa dirinya menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 melalui rekening BSI. Namun, setelah dana masuk, ia mengaku diminta menyerahkan Rp1.000.000 kepada KA yang disebut sebagai Kasi Pemerintahan Desa Cot Kruet.

“Uang kami dipotong Rp1 juta dari bantuan Rp3 juta. Kami menerima uang tersebut melalui Bank BSI, kemudian setelah itu kami setor kepada KA selaku pihak yang mengurus pembuatan surat NIB dan menaikkan data kami,” ungkap Tgk Gle.

Menurutnya, besaran uang yang diminta sangat memberatkan. Ia membandingkan dengan informasi pengurusan serupa di desa lain yang menurutnya hanya berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000, bahkan ada yang diberikan secara sukarela.

“Yang kami herankan, di desa lain tidak ada pemotongan sebesar ini. Paling ada Rp200 ribu atau Rp300 ribu, itu pun seikhlasnya. Tetapi di sini mencapai Rp1 juta dari Rp3 juta. Artinya lebih dari 33 persen,” ujarnya.

Ia juga mengaku merasa tidak memiliki pilihan karena khawatir proses pendataan dan pengajuan bantuannya tidak dilanjutkan apabila tidak menyerahkan uang tersebut.

“Kalau tidak kami berikan, kami khawatir data kami tidak dinaikkan atau justru di-pending. Kami sebagai penerima tentu takut bantuan kami tidak diproses,” tambahnya.

Pengakuan serupa disampaikan penerima lainnya yang disebut dengan nama samaran Tgk Kuprai. Ia mengaku mengalami hal yang sama, yakni menyerahkan Rp1.000.000 setelah menerima bantuan Rp3.000.000 melalui rekening BSI.

Para penerima menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hak masyarakat terdampak banjir, khususnya pelaku UMKM yang mengalami kerusakan peralatan maupun kehilangan barang dagangan dan perlengkapan usaha akibat bencana.

“Yang kami sesalkan, uang itu merupakan hak kami. Kalau memang diminta bantuan untuk pengurusan, kami juga bersedia memberikan secara sukarela. Tetapi jangan sampai dipatok Rp1 juta. Itu sangat memberatkan kami,” ujar Tgk Kuprai.

Menurut mereka, dana bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk membeli kembali peralatan dan barang-barang usaha yang rusak akibat banjir.

“Kami berharap uang tersebut segera dikembalikan kepada kami selaku penerima bantuan. Bantuan itu sangat kami butuhkan untuk membeli kembali alat-alat usaha yang rusak akibat banjir,” harapnya.

Muncul Pengakuan Dugaan Pemotongan hingga 50 Persen

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah seorang narasumber yang mengaku berasal dari internal perangkat desa, dengan nama samaran Tgk Blang, turut menyampaikan informasi mengenai dugaan pemotongan dalam proses pengurusan bantuan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat pula penerima yang diduga mengalami pemotongan hingga 50 persen dari total bantuan.

Narasumber tersebut juga menyinggung dugaan adanya biaya koordinasi dengan pihak Kecamatan Makmur dalam proses pengurusan administrasi.

“Ketika bertemu dengan KA yang mengutip uang tersebut, disebutkan bahwa uang itu untuk pengurusan NIB dan juga koordinasi ke kantor Camat Makmur. Karena itu, menurut keterangan yang saya peroleh, pemotongannya menjadi besar,” ujar Tgk Blang.

Ia bahkan menyebut adanya dugaan pembagian dana dengan skema 50:50.

“Itu belum seberapa. Malah ada yang kena pemotongan 50:50, Rp1,5 juta untuk penerima dan Rp1,5 juta untuk KA,” tambahnya.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan pemotongan hingga 50 persen tersebut masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. (Taufiq Gandapura)

Tag: