
liputaninvestigasi.com – Polemik status lahan Blang Padang di Banda Aceh memasuki babak baru. Pemerintah Aceh bersiap mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui pengembalian status lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Langkah ini menjadi perkembangan penting dalam penyelesaian persoalan Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh, terutama terkait nilai sejarah, keagamaan, dan kepastian hukum atas aset tersebut.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, atas dukungan terhadap penyelesaian persoalan tersebut.
Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026), Mualem menyatakan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat pemerintah pusat terkait pelaksanaan isbat wakaf.
Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi lintas instansi untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum permohonan resmi diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Menurut Mualem, penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah penting agar status Blang Padang memiliki kepastian hukum dan tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia menilai persoalan Blang Padang bukan sekadar menyangkut kepemilikan atau administrasi pertanahan, melainkan juga berkaitan dengan sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh.
Karena itu, seluruh tahapan penyelesaian diharapkan berjalan secara bijaksana, mengedepankan musyawarah, serta tidak mengabaikan kepentingan pihak-pihak terkait.
Menariknya, penyelesaian polemik ini juga disertai rencana penyediaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru sebagai kompensasi atas pengalihan fungsi lahan Blang Padang.
Surat Menko Yusril Jadi Dasar Penyelesaian
Rencana pengajuan isbat wakaf tersebut merujuk pada surat Menko Kumham Imipas Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026.
Surat yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI itu menegaskan persetujuan Presiden terhadap pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Dalam surat tersebut, Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk memperoleh kepastian hukum secara formal.
Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal proses koordinasi bersama Pemerintah Aceh agar penyelesaian berjalan sesuai ketentuan.
Menanti Kepastian Hukum Blang Padang
Persetujuan Presiden Prabowo menjadi momentum penting bagi penyelesaian polemik Blang Padang. Namun, proses hukum melalui Mahkamah Syar’iyah tetap menjadi tahapan yang harus dilalui untuk memastikan status wakaf tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.
Masyarakat Aceh kini menanti realisasi langkah Pemerintah Aceh dalam mengajukan isbat wakaf, sekaligus memastikan rencana penyediaan lahan pengganti bagi kepentingan pertahanan dapat berjalan sebagaimana yang telah disiapkan pemerintah pusat.
Apabila seluruh tahapan tersebut terlaksana, penyelesaian Blang Padang diharapkan tidak hanya mengakhiri polemik berkepanjangan, tetapi juga menjaga warisan sejarah dan nilai keagamaan yang melekat pada Masjid Raya Baiturrahman. []










