
liputaninvestigasi.com – Ancaman perubahan iklim menjadi peringatan serius bagi Aceh. Pergeseran pola musim dan meningkatnya potensi hujan ekstrem dinilai dapat memperbesar risiko banjir bandang, tanah longsor hingga kerusakan infrastruktur jika tidak diantisipasi sejak dini.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh memperkuat mitigasi bencana dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Aceh bertema Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan, dan Keberlanjutan Pembangunan, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Safrizal yang juga menjabat Kepala Pos Wilayah Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana Aceh menegaskan, bencana tidak bisa dilihat hanya dari tingginya curah hujan. Ada faktor geologi, hidrologi, meteorologi, dan ekologi yang saling berkaitan dalam memicu bencana.
Menurutnya, kondisi tanah, bentang alam, kapasitas sungai, hingga kerusakan lingkungan dapat memperbesar dampak ketika hujan ekstrem terjadi dalam waktu berkepanjangan.
Ia menilai Aceh harus menjadikan pengalaman panjang menghadapi bencana sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki sistem mitigasi dan perencanaan pembangunan.
Bahkan, Safrizal menyebut Aceh sebagai living laboratory of disaster atau laboratorium hidup kebencanaan, mengingat wilayah ini memiliki sejarah bencana besar, mulai dari tsunami Simeulue 1907, gempa dan tsunami 2004, hingga banjir bandang yang berulang kali melanda sejumlah daerah.
Ancaman hingga 2036, Hutan dan DAS Harus Dijaga
Safrizal turut mengingatkan proyeksi iklim BMKG yang menunjukkan potensi pergeseran pola musim dan peningkatan kejadian hujan ekstrem di Aceh, terutama pada awal dan akhir tahun.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap daerah aliran sungai (DAS), kawasan permukiman, serta infrastruktur.
Karena itu, pemerintah didorong melakukan langkah konkret, di antaranya audit kondisi sungai, kajian daerah aliran sungai, penyusunan pemodelan banjir, serta pembenahan pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kawasan.
Selain itu, perlindungan kawasan hutan juga menjadi perhatian penting. Menurut Safrizal, menjaga hutan bukan sekadar mempertahankan luas kawasan, tetapi memastikan fungsi ekologisnya tetap berjalan sebagai penyangga kehidupan dan pengendali risiko bencana.
Kawasan konservasi, daerah resapan air, ekosistem gambut, wilayah pesisir rentan, serta kawasan rawan bencana harus mendapat perlindungan dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaat ekonomi tetap berjalan tanpa menghilangkan keseimbangan ekologi.
Pembangunan Jangan Hanya Berorientasi Fisik
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang visioner, berintegritas, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga lingkungan dan melindungi kehidupan masyarakat untuk generasi mendatang.
“Warisan kepemimpinan bukan sekadar apa yang kita bangun hari ini, tetapi juga apa yang berhasil kita jaga untuk masa depan,” tegasnya.
Safrizal mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengalaman bencana di Aceh sebagai momentum memperbaiki tata kelola wilayah, kebijakan lingkungan, dan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa mitigasi harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons ketika bencana sudah terjadi.
Sebab, keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pembangunan Aceh ke depan.










