
liputaninvestigasi.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan tersebut merupakan langkah antisipasi Pemerintah Aceh dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor, seiring perkembangan kondisi cuaca serta prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, penetapan status tersebut juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui kebijakan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana di seluruh wilayah Aceh.
Salah satu instruksi yang ditekankan adalah pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di daerah juga diminta segera dilaporkan agar penanganan dapat dilakukan tanpa keterlambatan.
Pemerintah Aceh turut meminta penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur terkait guna memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu.
Tidak hanya itu, seluruh SKPA juga diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terdampak apabila terjadi bencana.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan dan segera memobilisasikannya apabila dibutuhkan.
Penetapan status siaga darurat ini menjadi perhatian penting bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota, mengingat sejumlah wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.
Dengan berlakunya status tersebut hingga akhir Januari 2027, seluruh unsur pemerintah daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapan administratif, tetapi juga memastikan personel, peralatan, logistik, dan sistem koordinasi benar-benar siap ketika bencana terjadi.
Pemerintah Aceh berharap langkah antisipasi ini dapat meminimalkan risiko korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat bencana hidrometeorologi.










