
liputaninvestigasi.com-Penanganan korban banjir di Kabupaten Bireuen mulai menjadi sorotan. Menjelang satu tahun bencana banjir yang melanda pada 26 November 2025, sebagian masyarakat masih menunggu pencairan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap II dan bantuan isi hunian berupa perabot rumah tangga.
Ironisnya, di sejumlah daerah lain, penyaluran bantuan pascabencana sudah menunjukkan jauh lebih cepat dibandingkan Bireuen.
Kabupaten Aceh Utara bahkan telah memulai penyaluran bantuan isi hunian dan Jadup tahap IV dengan total alokasi mencapai Rp328.456.950.000.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Timur mencatat realisasi penyaluran Jadup tahap pertama gelombang pertama mencapai 99 persen. Dari 7.659 keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 7.592 keluarga telah menerima bantuan dengan nilai Rp38,7 miliar dari total alokasi sekitar Rp38,9 miliar.
Perbandingan tersebut menjadi tamparan bagi proses pemulihan di Bireuen yang hingga kini masih menyisakan persoalan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diumumkan pada 19 September 2026, total bantuan Jadup dan isi hunian untuk enam kabupaten/kota di Sumatera mencapai Rp435.327.550.000.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp328,456 miliar. Rinciannya, bantuan isi hunian sebesar Rp305,7 miliar untuk 101.900 kepala keluarga (KK), sedangkan bantuan Jadup sebesar Rp22,756 miliar untuk 16.857 jiwa.
Penyaluran tahap IV di Aceh Utara kemudian dimulai secara simbolis pada Selasa (22/9/2026), dipimpin langsung Bupati H. Ismail A. Jalil atau Ayah Wa.
Selain Aceh Utara, Kota Langsa memperoleh Rp32,674 miliar, Kabupaten Tapanuli Tengah Rp72,977 miliar, Nagan Raya Rp398,7 juta, Tapanuli Utara Rp267,45 juta, dan Kabupaten Lima Puluh Kota Rp553,15 juta.
Data tersebut memperlihatkan bahwa bantuan pemerintah pusat untuk pemulihan korban banjir telah bergerak di sejumlah daerah, termasuk di Aceh sendiri.
Aceh Timur juga memberikan gambaran berbeda. Hingga 11 September 2026, realisasi Jadup tahap pertama gelombang pertama di daerah itu sudah mencapai 99 persen. Pemerintah setempat menyebut hanya 67 KPM yang belum menerima bantuan akibat persoalan administrasi dan sedang diusulkan kembali.
Bagaimana dengan Bireuen?
Berdasarkan keterangan Plt Kepala Dinas Sosial Bireuen, Dr. Alfian, M.Pd., yang diberitakan pada 2 September 2026, jumlah penerima Jadup yang telah masuk dalam surat keputusan (SK) Bupati tersebar dalam lima tahap.
Rinciannya, tahap pertama sebanyak 4.943 KK, tahap kedua 703 KK, tahap ketiga 1.788 KK, tahap keempat 20.593 KK, dan tahap kelima 2.567 KK.
Dari keseluruhan data tersebut, sebanyak 4.760 KK disebut telah menerima bantuan. Sementara penerima lainnya masih menunggu proses penyaluran.
Pihak Dinas Sosial saat itu menjelaskan, pencairan bantuan tahap II dan sisa tahap pertama masih menunggu antrean Kementerian Sosial. Bireuen disebut berada pada antrean ke-10, sementara proses di kementerian ketika itu masih berjalan pada antrean ke-9.
Bahkan, masih terdapat sekitar 3.000 KK yang masuk kategori data gantung dan membutuhkan proses verifikasi serta pemadanan data.
Penjelasan tersebut menunjukkan persoalan penyaluran bantuan Bireuen bukan semata-mata soal ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut proses administrasi, validasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Namun, bagi masyarakat yang telah menjalani verifikasi ulang sejak Juni dan Juli 2026, penjelasan mengenai antrean belum cukup menjawab pertanyaan paling mendasar: kapan bantuan itu benar-benar diterima?
Warga: Kami Butuh Bukti, Bukan Narasi di Media Sosial
Kekecewaan itu disampaikan salah seorang warga Kecamatan Peusangan yang hingga kini mengaku belum menerima Jadup tahap II maupun bantuan perabot rumah tangga.
“Sudah setahun pascabanjir, sampai saat ini belum saya terima uang Jadup dan perabot rumah tangga,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu tanpa kepastian. Pemerintah seharusnya tidak hanya menyampaikan berbagai kegiatan dan capaian melalui media sosial, tetapi juga membuktikan bahwa hak masyarakat terdampak benar-benar diperjuangkan.
“Masyarakat butuh bukti, bukan narasi di media sosial,” tegasnya.
Ia mengaku, warga yang menunggu bantuan sebelumnya telah menjalani verifikasi ulang pada Juni dan Juli 2026. Namun, hingga sekarang belum ada informasi jelas mengenai waktu pencairan.
“Hingga kini tidak ada kabar apa-apa,” katanya.
Sebelumya Persoalan tersebut, bahkan telah disampaikan oleh warga langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke Aceh pada Kamis (6/8/2026), termasuk ketika meninjau kawasan Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.
Namun, warga mengaku belum mendapatkan perkembangan yang dapat memberikan kepastian atas bantuan yang mereka tunggu.
“Masyarakat sudah menyampaikan apa yang dialami selama ini kepada Wakil Presiden. Namun, sampai sekarang belum ada kabar baik. Kita selalu disuruh menunggu, tetapi sampai kapan? Apakah harus menunggu sampai terjadi banjir kembali?” ujarnya.
Pernyataan Bupati Dipertanyakan
Warga juga mengingat pernyataan Bupati Bireuen dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aula Kantor Camat Peusangan pada 8 Februari 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhullah.
Dalam video yang disebut beredar di media sosial, Bupati Bireuen menyampaikan tantangan kepada pemerintah daerah lain untuk belajar mengenai penanganan bencana.
“Sekarang saya tanya sama Wakil Gubernur Aceh hari ini, daerah mana yang paling hebat dari Bireuen sekarang, kita mau belajar.,” demikian pernyataan yang dikutip warga tersebut.
Pernyataan itu kini kembali menjadi Bumerang bagi Bupati sendiri ketika sebagian korban banjir masih mempertanyakan realisasi bantuan yang menjadi hak mereka.
Penanganan bencana tidak cukup diukur dari rapat koordinasi, publikasi kegiatan, ataupun pernyataan pejabat di hadapan publik.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Juru Bicara Pemkab, Muhajir Juli, pada 27 Oktober 2026 menyatakan penanganan pascabencana dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
Ia menjelaskan pemerintah daerah telah menyusun Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi 2026–2028.
Terkait Jadup tahap II, pemerintah kabupaten menyebut prosesnya masih berlangsung di Kementerian Sosial. Begitu pula bantuan stimulan ekonomi, dana perabotan, dan stimulan perumahan tahap II yang masih menunggu giliran pencairan.
Dikatakanya, Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dari persoalan yang harus dibuka secara transparan kepada masyarakat. Sebab, jika kewenangan pencairan berada di pemerintah pusat, publik tetap berhak mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mengawal usulan, memperbaiki data, dan memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat justru tertinggal.
Perbandingan dengan Aceh Utara dan Aceh Timur memang harus mempertimbangkan perbedaan jumlah penerima, tahapan pengusulan, serta mekanisme administrasi. Namun, perbedaan itu tidak menghapus hak masyarakat Bireuen untuk memperoleh kepastian.
Kini masyarakat sudah pintar, bukan lagi berapa banyak rapat yang telah digelar atau berapa banyak kegiatan yang dipublikasikan.
Mereka ingin mengetahui sejauh mana kejujuran pemerintah Bireuen, kapan Jadup tahap II dicairkan, kapan perabot rumah tangga disalurkan, berapa jumlah penerima yang masih tertahan, dan apa langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikannya.
“Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun citra keberhasilan di media sosial daripada menyelesaikan penderitaan masyarakat di lapangan. Korban banjir tidak membutuhkan slogan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan haknya, kepastian, dan bukti nyata dari pemerintah. Kalau tidak mampu mengaku saja, dan minta maafla kepada masyarakat, Jagan beri harapan palsu” Pungkas salah satu warga peusangan. (Nadar)










