Pemulihan Lahan Pertanian Aceh Dikebut, Nektu Soroti Sawah Rusak dan Perkebunan Terdampak Bencana

liputaninvestigasi.com – Staf Khusus Gubernur Aceh, Junaidi atau yang akrab disapa Nektu, meminta percepatan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan terdampak bencana di Aceh. Ia menyoroti masih adanya sawah yang belum tertangani maksimal, terutama lahan dengan kategori kerusakan berat, serta infrastruktur pendukung pertanian yang membutuhkan perhatian serius.

Hal tersebut disampaikan Nektu dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, Senin (26/10/2026), di Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Nektu turut mendampingi kelompok tani dari Subulussalam untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi petani terkait perkembangan pemulihan lahan pertanian pascabencana.

Nektu menegaskan, percepatan pekerjaan di lapangan perlu menjadi perhatian utama mengingat intensitas hujan berpotensi meningkat dan waktu pelaksanaan program semakin terbatas menjelang akhir tahun.

“Masih ada sawah yang belum tertangani maksimal, terutama yang rusak berat. Jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung juga perlu perhatian. Dari sisi perkebunan, komoditas kelapa sawit, kakao, kopi, pinang, dan lainnya masih memerlukan dukungan,” kata Nektu.

Ia meminta Distanbun Aceh memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kelompok tani, dan pihak terkait lainnya agar proses pemulihan berjalan lebih efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Puluhan Ribu Hektare Perkebunan Terdampak

Berdasarkan data Distanbun Aceh, luas perkebunan yang terdampak bencana mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.968 hektare masuk dalam fasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan program masih berlangsung melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendataan calon petani dan calon lokasi (CPCL), pembibitan, hingga penyaluran bantuan.

Adapun komoditas yang masuk dalam fasilitasi tersebut meliputi kopi seluas 30.189 hektare di lima kabupaten, kakao 9.054 hektare di 10 kabupaten, kelapa 1.230 hektare di tujuh kabupaten, serta karet seluas 495 hektare di dua kabupaten.

Besarnya luas perkebunan terdampak menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk memulihkan sektor perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kecepatan pelaksanaan program juga menjadi faktor penting agar petani dapat kembali mengelola lahan produktif mereka.

Pemulihan Sawah Capai 62,1 Persen

Selain perkebunan, pemulihan sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang seluas 40.852 hektare juga terus dilaksanakan.

Program tersebut dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama seluas 28.211 hektare dan tahap kedua seluas 12.641 hektare.

Hingga 26 Oktober 2026, serapan anggaran untuk pemulihan sawah di Aceh dilaporkan telah mencapai 62,1 persen.

Di samping pemulihan lahan, pemerintah juga menjalankan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian yang mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 unit bangunan konservasi, 300 unit jaringan irigasi tersier, serta 106 unit jalan usaha tani.

Meski berbagai program telah berjalan, capaian setiap kegiatan masih berbeda-beda sehingga diperlukan pengawasan dan koordinasi agar pelaksanaannya sesuai target.

Lahan Rusak Berat Diupayakan Mendapat Dukungan pada 2027

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Azanuddin Kurnia menyatakan pihaknya terus memacu pelaksanaan program sesuai kemampuan dan kewenangan yang tersedia.

“Kami berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan sisa waktu sekitar dua bulan ini,” ujarnya.

Terkait sawah yang mengalami kerusakan berat, Azanuddin mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan dukungan fasilitasi dari Kementerian Pertanian pada 2027. Sementara itu, pemulihan lahan yang telah menjadi sasaran program tahun ini tetap dipercepat.

Ia juga mengimbau dinas pertanian kabupaten/kota agar terus mendampingi kelompok tani dan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk memaksimalkan pekerjaan di lapangan.

“Kami terus mengimbau kepada dinas kabupaten/kota untuk terus mendampingi dan memacu kelompok tani serta pihak TNI untuk dapat terus bekerja maksimal,” kata Azanuddin.

Percepatan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan menjadi penting untuk mendukung keberlangsungan usaha tani, menjaga produktivitas pertanian, serta membantu masyarakat terdampak bencana kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, realisasi program di lapangan, penanganan sawah rusak berat, dan pemulihan infrastruktur irigasi menjadi sejumlah aspek yang perlu terus mendapat perhatian pemerintah agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tag: