Jelang Setahun Bencana, Dana Jadup Korban Banjir Bireuen Belum Cair, Warga Desak Pemkab Bergerak

liputaninvestigasi.com — Menjelang satu tahun bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bireuen pada akhir November 2025, kepastian pencairan bantuan Jatah Hidup (Jadup) bagi warga terdampak masih menjadi tanda tanya.

Ketidakpastian tersebut menambah beban masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascabencana. Warga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen segera mengambil langkah konkret untuk mengawal proses administrasi dan memastikan bantuan yang dinantikan dapat segera disalurkan.

Bencana hidrometeorologi yang mencapai puncaknya pada 26 November 2025 itu berdampak terhadap permukiman warga, fasilitas umum, serta berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan hingga perdagangan.

Hampir setahun berlalu, sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi akibat terganggunya mata pencaharian. Dalam kondisi tersebut, bantuan Jadup dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak.

Ikhsan, warga Kecamatan Jangka, menyayangkan belum adanya kepastian pencairan bantuan tersebut. Ia meminta Pemkab Bireuen lebih proaktif mengawal proses pengusulan hingga ke pemerintah pusat.

“Masyarakat sangat berharap Pemkab Bireuen lebih responsif dan sigap dalam mengawal proses administrasi ini di pusat. Ini bukan sekadar persoalan berkas, melainkan menyangkut pemenuhan hak-hak dasar korban bencana yang harus segera dipenuhi,” kata Ikhsan kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pengusulan bantuan, termasuk kendala yang menyebabkan pencairannya belum terealisasi.

Ia juga berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Warga Mengaku Terbebani

Keluhan serupa disampaikan Sabrina, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Peusangan. Ia mengatakan bantuan Jadup sangat dinantikan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Dengan adanya pencairan dana Jadup, setidaknya bisa membantu meringankan beban kami yang berekonomi lemah ini. Saat ini kebutuhan pokok serba mahal, sementara pendapatan keluarga terjun bebas pascabencana. Kami sangat memohon kehadiran dan kepedulian nyata dari pemerintah untuk hadir membantu masyarakatnya,” ujar Sabrina.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kepastian bantuan menjadi hal penting, terutama ketika sumber pendapatan mereka belum kembali normal setelah bencana.

Karena itu, warga meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan perkembangan administratif, tetapi juga memberikan kepastian mengenai tahapan pengusulan dan perkiraan waktu penyaluran bantuan.

Berkas Bireuen Disebut Masuk Antrean ke-10

Persoalan pengusulan bantuan Jadup turut menjadi perhatian setelah beredarnya rekaman video pertemuan antara Bupati Bireuen, Mukhlis, dan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Dalam rekaman tersebut, seorang pegawai Kementerian Sosial menjelaskan bahwa berkas usulan dari Kabupaten Bireuen masuk dalam antrean ke-10 di tingkat pusat. Sementara itu, proses penyaluran yang disebutkan dalam rekaman baru menjangkau antrean ke-9.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan administrasi yang telah dilalui Pemkab Bireuen serta faktor yang menyebabkan usulan bantuan belum sampai pada tahap penyaluran.

Meski demikian, informasi mengenai posisi antrean tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait, termasuk mengenai status verifikasi berkas, persyaratan yang harus dipenuhi, dan jadwal tindak lanjut usulan Kabupaten Bireuen.

Pemkab Diminta Buka Perkembangan Pengusulan

Warga terdampak mendesak Pemkab Bireuen menyampaikan informasi secara transparan mengenai proses pengusulan dana Jadup kepada pemerintah pusat.

Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui apakah dokumen yang diajukan telah dinyatakan lengkap, sedang diverifikasi, atau masih membutuhkan perbaikan.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menjelang peringatan satu tahun bencana pada akhir November mendatang, masyarakat berharap persoalan tersebut segera memperoleh kepastian.

Bagi korban banjir dan tanah longsor, bantuan Jadup bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, melainkan bentuk dukungan untuk membantu mereka bertahan dan memulihkan kehidupan setelah bencana.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Pemkab Bireuen dalam bahan informasi yang diterima mengenai jadwal pasti pencairan dana Jadup tersebut. (Juliadi)

Tag: