
Liputan investigasi.com- Penggunaan logo Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam surat pernyataan dukungan terhadap bakal calon Ketua Pembina Yayasan Almuslim Peusangan periode 2026–2031 semakin mengerucut.
Surat dukungan yang beredar di masyarakat tertaut dukungan untuk abang kandung Bupati Bireuen, Amiruddin Cut Hasan. Dokumen itu ditujukan kepada para keuchik dan imam di empat kecamatan yakni Kecamatan Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatandan Jangka , Kabupaten Bireuen.
Polemik tersebut menguat setelah beredar dua surat pernyataan dukungan bermeterai ditujukan kepada para keuchik dan imam di empat kecamatan tersebut. Dalam surat tersebut tercantum nama Amiruddin Cut Hasan sebagai salah satu bakal calon.
Amiruddin dikabarkan merupakan abang kandung Bupati Bireuen, Mukhlis.
“Ia benar Amiruddin Anak Ke empat Cut Hasan” Ujar salah satu keuchik
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya upaya campur tangan pemerintah dalam menggalang dukungan untuk memenangkan calon tertentu dengan membawa identitas resmi pemerintah daerah.
Publik juga dapat menyimpulkan, dalam masa berakhirnya kepengurusan Yayasan Al-Muslim lima tahun belakangan ini, tidak terlepas dari relasi kuasa dan kepentingan politis.
Ironisnya, manuver-manuver tak berdasar juga dapat diduga diciptakan untuk mengikis kepercayaan publik kepada pihak pengurus Yayasan Al-Muslim saat ini.
Bahkan, beberapa kepala desa seperti sengaja didesain untuk bersuara di media massa dengan narasi-narasi penuh tendensi dan berdasar, tanpa bukti dan data yang valid.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan permintaan rekomendasi kepada sejumlah keuchik atau kepala desa untuk mendukung calon tertentu.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Pemakaian simbol kedaulatan dan identitas resmi negara di tingkat lokal. Logo daerah ini dilarang keras digunakan untuk kepentingan politik praktis, pencalonan personal, atau penunjukan figur tertentu di luar pemerintahan
Jika logo daerah di gunakan oleh masyarakat atau badan hukum harus memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah, yaitu Gubernur (untuk provinsi) atau Bupati/Wali Kota (untuk kabupaten/kota). Pejabat atau dinas terkait yang ditunjuk oleh kepala daerah.
Untuk mendapatkan kejelasan media ini telah berupaya mengkonfirmasi Bupati Bireuen melelui pesan whatsapp ini sejak Jumat (23/10/2026). dengan sejumlah pertanyaa. di antaranya siapa yang menyusun dan menerbitkan surat tersebut, siapa yang memberikan izin penggunaan logo Pemkab Bireuen, serta apakah terdapat keterlibatan pemerintah daerah dalam proses dukungan terhadap bakal calon Ketua Pembina Yayasan Almuslim Peusangan.
Sikap bungkam Bupati Bireuen, Mukhlis, di tengah polemik penggunaan logo Pemkab Bireuen dalam surat dukungan bakal calon Ketua Pembina Yayasan Almuslim Peusangan kian menyisakan pertanyaan mengenai netralitas pemerintah daerah dalam proses pemilihan pimpinan yayasan.
Seperti di ketahui Yayasan Almuslim didirikan atas basis aset wakaf masyarakat Peusangan Raya. merupakan badan hukum swasta yang mandiri. Kewenangan penuh untuk mengangkat, memilih, atau mengganti pengurus dan pembina berada di tangan organ internal yayasan (dalam hal ini Pembina Yayasan) sesuai dengan mekanisme AD/ART organisasi, Pemegang hak suara sah adalah unsur masyarakat adat setempat, meliputi para Tgk. Imum Mukim, Tgk. Imum Gampong, Tgk. Imum Chiek, tokoh masyarakat, dan para Keuchik (Kepala Desa) di 4 kecamatan wilayah Peusangan Raya. kedaulatan pemilihan murni milik keterwakilan masyarakat tersebut, bukan otoritas pemerintah daerah kabupaten Bireuen.
Hingga Senin (26/10/2026), belum ada keterangan resmi dari Bupati Bireuen, Mukhlis, yang menjelaskan persoalan tersebut. (Nadar)










