Polemik Aset Wakaf Almuslim, Pengurus Ungkap Asal-usul Tanah Agunan

Foto: Anggota pembina dan pengurus Yayasan Almuslim Peusangan memberikan klarifikasi terkait polemik agunan tanah senilai Rp 5 miliar. Rusli berada di sebelah kiri, Abdurrahman Daud di tengah, dan Muhammad Amin di sebelah kanan.

Liputaninvestigasi.com-Isu dugaan penggunaan aset wakaf milik Yayasan Almuslim Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai jaminan pinjaman perbankan senilai Rp5 miliar menjadi perhatian publik. Menanggapi informasi yang beredar di media sosial tersebut, sejumlah unsur pembina dan pengurus yayasan memberikan klarifikasi mengenai tata kelola keuangan, pendataan aset, serta status hukum tanah yang dipersoalkan.

Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), anggota pembina Yayasan Almuslim, Abdurrahman Daud, menjelaskan bahwa ketua yayasan tidak mengelola anggaran secara langsung. Menurut dia, pengelolaan keuangan telah diserahkan kepada masing-masing bidang melalui mekanisme otonomi yang diberikan.

Bidang-bidang tersebut meliputi Universitas Almuslim, Universitas Islam Aceh, dan Pesantren Terpadu Almuslim. Setiap unit memiliki kewenangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dengan kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya

“Setiap tahunnya, Universitas Almuslim, Universitas Islam Aceh, dan Pesantren Terpadu Almuslim.masing-masing bidang membuat laporan pertanggungjawaban pengelola anggaran yang kemudian diserahkan kepada pengurus yayasan,” ujar Abdurrahman.

Jika ada isu-isu kami menggunakan uang itu tidak benar dan ada upaya menghancurkan popularitas yang dibangun selama ini.

Sementara itu, Muhammad Amin, (Tumin) yang dikenal sebagai Tgk Umum Tanjongan sekaligus pengurus organ yayasan bidang wakaf, menyampaikan pendataan aset Yayasan Almuslim kembali dilakukan setelah terpilihnya Rusyidi Mukhtar sebagai ketua yayasan untuk periode 2021–2026.

Menurut Amin, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menertibkan administrasi dan memperjelas keberadaan aset-aset yang berada di bawah pengelolaan yayasan.

“Lima bulan setelah terpilihnya ketua yayasan yang baru, pengurus Almuslim telah melakukan pendataan kembali terhadap aset-aset Almuslim,” katanya.

Lebih lanjut kata dia. Dahulu banyak aset yang tidak terdata, termasuk lahan persawahan. Bahkan, ada penggarap sawah yang tidak mengetahui lagi ke mana hasilnya harus diserahkan.

“Alhamdulillah, sekarang di masa kepengurusan kami, semua aset telah diselamatkan dengan dilakukan pendataan kembali” Ujarnya.

Yayasan bedakan aset pokok wakaf dan hasil pengelolaan

Penjelasan mengenai status tanah yang dijadikan agunan disampaikan Rusli anggota pembina yayasan yang juga menjabat sebagai Imum Chik Menasah Meucap, Peusangan.

Ia menjelaskan, aset Yayasan Almuslim terdiri atas dua kategori, yakni aset pokok wakaf dan aset yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf.

Menurut Rusli, kedua kategori tersebut perlu dibedakan karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Ia menegaskan bahwa aset pokok wakaf harus dijaga sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.

“Secara hukum, sebagaimana termaktub dalam kitab mengenai ain (dasar harta wakaf), harta  wakaf  yang tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, ataupun digadaikan, berbeda halnya dengan hukum harta yang di hasilkan dari Ain wakaf” ujarnya.

Terkait isu agunan pinjaman Rp 5 miliar, Rusli menegaskan bahwa tanah yang dijaminkan kepada bank bukan merupakan aset pokok wakaf, melainkan tanah yang dibeli menggunakan hasil pengelolaan wakaf.

Ia menambahkan, sebelum tanah tersebut dijadikan agunan, pihak yayasan telah menggelar musyawarah dengan melibatkan unsur dari empat kecamatan untuk meminta pandangan mengenai status dan rencana penggunaan tanah tersebut.

Menurut Rusli, musyawarah itu menghasilkan kesepakatan bahwa tanah tersebut dapat digunakan sebagai agunan. Ia menyebut, pihak yayasan juga melibatkan unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pembahasan tersebut.

“Kami dari yayasan telah melakukan musyawarah dengan melibatkan empat kecamatan untuk menanyakan pendapat mengenai status tanah tersebut. Hasilnya disepakati boleh. Keputusan itu tidak hanya diambil oleh pihak yayasan, tetapi juga melibatkan pihak MPU supaya ada kekuatan hukum negara,” ujarnya.

Di tengah berkembangnya informasi mengenai dugaan penggunaan aset wakaf sebagai jaminan pinjaman, Rusli mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai kabar yang belum terverifikasi.

Ia mempersilakan meminta penjelasan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan di lingkungan yayasan, termasuk unsur pembina, pengurus, pengawas, dan rektor.

“Kami selaku pengurus, pembina, pengawas, dan rektor masih ada untuk ditanyakan. Silakan meminta penjelasan secara langsung agar tidak terjadi fitnah,” pungkasnya. (Nadar)

Tag: