Realisasi Tambahan TKD Aceh Capai Rp621,96 Miliar, Publik Bisa Pantau Lewat Portal P2K

liputaninvestigasi.com — Realisasi belanja anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp621,96 miliar atau 37,65 persen dari total pagu Rp1,652 triliun. Data tersebut tercatat hingga Jumat (16/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Pemerintah Aceh membuka akses pemantauan perkembangan realisasi anggaran tersebut melalui portal Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) di laman p2k-apba.acehprov.go.id. Masyarakat dapat memanfaatkan portal tersebut untuk melihat perkembangan penyerapan anggaran.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan realisasi anggaran menunjukkan tren peningkatan. Dalam sepekan sejak 9 Oktober 2026, penyerapan bertambah Rp26,70 miliar. Sementara dibandingkan sehari sebelumnya, realisasi meningkat Rp5,99 miliar.

“Per Jumat malam ini, realisasi Tambahan TKD kita sudah berada di angka Rp621,96 miliar atau 37,65 persen,” kata Nurlis di Banda Aceh.

Menurutnya, keterbukaan informasi melalui portal P2K merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh agar masyarakat dan pemerintah pusat dapat memantau perkembangan penggunaan anggaran.

Data realisasi tersebut dihimpun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta pemerintah kabupaten/kota. Perkembangannya juga dilaporkan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan tembusan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Penjabat Sekda Aceh Taufik.

Realisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dari total pagu Rp1,652 triliun, alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh mencapai Rp824,82 miliar, sedangkan alokasi bagi 14 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp827,26 miliar.

Di tingkat provinsi, realisasi belanja tercatat Rp323,97 miliar atau 39,28 persen. Dinas Pengairan menjadi instansi dengan realisasi nominal terbesar, yakni Rp122,02 miliar atau 59 persen.

Sementara itu, berdasarkan persentase penyerapan, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat realisasi tertinggi sebesar 98,40 persen atau Rp4,62 miliar. Berikutnya, Dinas Pangan mencapai 89,45 persen atau Rp2,33 miliar, BPKA 68,68 persen atau Rp34,31 miliar, dan Dinas Sosial 62,98 persen atau Rp15,43 miliar.

Sejumlah instansi lainnya masih mencatatkan realisasi di bawah 50 persen. Dinas Pendidikan mencapai 49,62 persen, Dinas PUPR 30,18 persen, Dinas Perhubungan 30,28 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 28,85 persen, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 24,16 persen.

Adapun Dinas Pertanian dan Perkebunan mencatat realisasi 23,20 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 16,25 persen, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 14,58 persen. Sementara itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) masih mencatatkan realisasi nol persen dari pagu Rp10 miliar.

Di tingkat kabupaten/kota, realisasi belanja mencapai Rp297,99 miliar atau 36,02 persen.

Kabupaten Aceh Selatan memimpin berdasarkan persentase serapan dengan capaian 69,93 persen atau Rp35,33 miliar. Posisi berikutnya ditempati Gayo Lues sebesar 66,58 persen atau Rp16,61 miliar, Aceh Tamiang 52,73 persen atau Rp19,42 miliar, dan Aceh Jaya 48,78 persen atau Rp14,38 miliar.

Sementara berdasarkan nominal belanja, Kota Banda Aceh mencatatkan realisasi tertinggi sebesar Rp79,75 miliar atau 46,15 persen. Berikutnya, Kota Lhokseumawe mencapai Rp48,27 miliar atau 38,88 persen, sedangkan Kota Langsa sebesar Rp30,15 miliar atau 29,82 persen.

Sejumlah daerah lainnya masih mencatatkan realisasi di bawah 25 persen, di antaranya Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tenggara, Sabang, dan Nagan Raya.

Pemerintah Aceh Dorong Percepatan Belanja

Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, Pemerintah Aceh mendorong seluruh instansi dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja, terutama pada kegiatan yang penyerapannya masih rendah.

Nurlis mengatakan, pemantauan melalui monitor P2K membantu pimpinan daerah mengidentifikasi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menginstruksikan seluruh Pengguna Anggaran dan PPTK untuk segera membereskan kendala administrasi dan tancap gas di lapangan. Waktu tinggal sedikit, akselerasi harus jalan, tapi aturan dan tata kelola keuangan tetap nomor satu,” ujarnya.

Percepatan realisasi diharapkan dapat memastikan anggaran Tambahan TKD dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pemulihan daerah, dengan tetap mengedepankan ketentuan serta tata kelola keuangan yang akuntabel.

Di sisi lain, keterbukaan data melalui portal P2K memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi perkembangan penggunaan anggaran, termasuk menilai sejauh mana pelaksanaan belanja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Tag: