
liputaninvestigasi.com — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh mengusulkan penyediaan alat berat melalui skema pinjam pakai bagi kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi.
Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh saat mengikuti rapat tindak lanjut hasil koordinasi penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara virtual di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/10/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, dan diikuti kementerian/lembaga terkait, kepala daerah, serta unsur penanganan bencana dari sejumlah wilayah terdampak.
Dalam forum tersebut, Dek Fadh menilai keberadaan alat berat di daerah sangat penting untuk mempercepat respons pemerintah ketika terjadi banjir. Alat berat tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat, termasuk pengerukan dan normalisasi sungai.
Ia mengusulkan sedikitnya empat unit ekskavator disiapkan dan ditempatkan melalui mekanisme pinjam pakai sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami mengusulkan solusi agar kabupaten/kota yang rawan banjir ini diberikan alat berat, minimal empat ekskavator dengan sistem pinjam pakai. Dengan begitu, ketika terjadi banjir, pemerintah daerah bisa langsung bergerak karena kepala daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan wilayahnya,” kata Dek Fadh.
Menurutnya, dukungan alat berat juga diperlukan karena sejumlah aliran sungai di Aceh mengalami pendangkalan maupun perubahan alur setelah diterjang banjir. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar dampak bencana apabila tidak segera ditangani.
Dek Fadh turut menyinggung sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah dibangun atau dipulihkan pascabencana. Ia menyebut terdapat dua jembatan yang telah selesai dikerjakan oleh TNI namun kembali mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi belakangan ini.
Selain persoalan alat berat, Dek Fadh meminta adanya kemudahan mekanisme dalam penanganan sungai pada situasi darurat, khususnya berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Ia berharap prosedur penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi kedaruratan sehingga pekerjaan yang sifatnya mendesak tidak terhambat oleh proses administrasi yang membutuhkan waktu panjang.
“Untuk kondisi darurat, kami berharap ada mekanisme yang dapat mempermudah pekerjaan di lapangan, misalnya melalui surat kepala posko atau kepala satgas dengan diketahui kementerian dan dinas terkait. Yang penting, penanganan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyatakan bahwa masukan dari Pemerintah Aceh akan menjadi bahan tindak lanjut.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta melengkapi data dan informasi yang diperlukan agar langkah penanganan bencana, khususnya di wilayah rawan banjir, dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. []










