Dek Fadh Hadiri Kick-Off Program RBP REDD+ GCF, Dorong Penguatan Tata Kelola Hutan Aceh

liputaninvestigasi.com — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Kick-Off Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Aceh, Kamis (24/9/2026), di Muraya Hotel, Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Dek Fadh menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan Aceh sekaligus memperkuat tata kelola dan kelembagaan dalam pelaksanaan agenda Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Menurut Dek Fadh, Aceh memiliki kekayaan hutan dan ekosistem yang sangat penting, mulai dari kawasan Leuser dan Ulu Masen hingga ekosistem gambut dan mangrove.

“Menjaga hutan bukan hanya menjadi bagian dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kehidupan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujar Dek Fadh.

Ia menjelaskan, perjalanan Aceh dalam agenda REDD+ telah berlangsung cukup panjang. Proses tersebut antara lain dimulai melalui inisiatif Aceh Green pada 2006–2007, kemudian berlanjut dengan Ulu Masen yang memperoleh pengakuan internasional pada 2008.

Pada 2009–2010, Aceh berkembang sebagai salah satu ruang pembelajaran dalam agenda pengelolaan hutan dan perubahan iklim. Perjalanan tersebut kemudian dilanjutkan melalui penguatan komitmen serta keterlibatan dalam Green Climate Fund.

Penguatan data, safeguards, serta kelembagaan REDD+ Aceh juga terus dilakukan pada 2023 dan 2025.

Terkait program RBP REDD+ Aceh yang didukung GCF Output 2, Dek Fadh menegaskan bahwa program tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pembayaran atas capaian pengurangan emisi.

“Program ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran atas capaian pengurangan emisi, tetapi juga dengan penguatan tata kelola, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, serta sistem data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurutnya, kegiatan Kick-Off tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Ia berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup kegiatan, tanggung jawab masing-masing, serta hasil yang hendak dicapai.

Dek Fadh juga menekankan tiga aspek utama dalam pelaksanaan program tersebut, yakni sinergi, penguatan kelembagaan, serta manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ia mengatakan keberhasilan agenda REDD+ membutuhkan kerja bersama antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, akademisi, LSM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dari sisi kelembagaan, Dek Fadh berharap program RBP REDD+ GCF dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi REDD+ Aceh melalui tata kelola yang jelas, sistem data yang andal, mekanisme koordinasi yang efektif, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sementara dari sisi masyarakat, ia menegaskan bahwa upaya menjaga hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat harus mendapatkan ruang partisipasi dan manfaat dari agenda pembangunan hijau secara adil,” ujarnya.

Dek Fadh menyebut dukungan RBP-GCF sebesar Rp27 miliar untuk periode 24 bulan diharapkan menjadi modal awal dalam membangun sistem REDD+ Aceh yang lebih berintegritas, berbasis yurisdiksi, transparan, dapat diaudit, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Ia berharap fondasi yang dibangun melalui program tersebut dapat meningkatkan kesiapan Aceh dalam mengakses pembiayaan iklim serta peluang pasar karbon yang kredibel dan berstandar tinggi pada masa mendatang.

“Ini harus menjadi awal dari kerja bersama yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam menjaga hutan dan menurunkan emisi, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Dek Fadh.

Kegiatan Kick-Off tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan implementasi program RBP REDD+ GCF Output 2 di Aceh, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam menjaga hutan dan mendukung upaya penanganan perubahan iklim.

Tag: