
liputaninvestigasi.com – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menyoroti belum lengkapnya data Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen. Padahal, Komisi Informasi Aceh (KIA) melalui Putusan Nomor 049/XII/KIA-PS-A/2025 telah memutuskan bahwa data HGU merupakan informasi terbuka untuk publik.
Dalam surat bernomor HP.02.02/439-11.11/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, BPN Bireuen hanya memberikan daftar 21 data HGU yang berisi nomor sertifikat, luas lahan, masa berlaku, nomor keputusan, desa, dan kecamatan.
Namun, nama pemegang HGU dan peta lokasi lahan tidak diberikan. BPN beralasan informasi tersebut termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021.
Sementara itu, KIA dalam putusannya juga memerintahkan BPN Provinsi Aceh membatalkan lembar uji konsekuensi Nomor B/UP.04.07/101-11/II/2026 tertanggal 10 Februari 2026 dan melakukan uji konsekuensi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Bidang Lingkungan SAPA, Iskandar alias Tuih, menilai data yang diberikan BPN Bireuen belum cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.
“Kami mempertanyakan mengapa nama pemegang HGU dan peta lokasi lahan tidak diberikan. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi penguasaan dan pemanfaatan lahan jika informasi penting tersebut tidak dibuka?” kata Tuih. Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, keterbukaan data HGU penting agar masyarakat dapat mengetahui siapa yang menguasai lahan, berapa luasnya, serta bagaimana pemanfaatannya.
SAPA meminta BPN Bireuen menjelaskan dasar penolakan informasi tersebut dan memastikan pelaksanaan putusan KIA.
“Jangan sampai keterbukaan informasi hanya sebatas memberikan tabel administrasi. Publik membutuhkan data yang bisa digunakan untuk melakukan pengawasan,” tegasnya.
Iskandar menambahkan, SAPA akan terus mengawal persoalan tersebut demi mendorong transparansi pengelolaan tanah dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Bireuen. “Kita minta BPN segera memberikan data lengkap,” pinta Tuih.










