
liputaninvestigasi.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut memperkuat komitmen dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya praktik korupsi.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, 33 kepala daerah se-Sumut, serta unsur legislatif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.
Bobby Nasution menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan melibatkan banyak pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Karena itu, kata Bobby, strategi pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder yang tentu saling berkaitan,” ujar Bobby.
Ia mengatakan, Pemprov Sumut bersama para bupati dan wali kota, DPRD, serta jajaran pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
Menurut Bobby, kehadiran KPK dalam forum tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar konsisten melakukan perbaikan tata kelola dan memperkuat integritas.
“Bersama kepala daerah lainnya dan DPRD, kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas,” katanya.
KPK Soroti Penguatan APIP
Pimpinan KPK Johanis Tanak dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi di daerah.
Ia berharap posisi APIP semakin kuat sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan menjadi sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN).
Johanis mengusulkan agar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat APIP tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Kita perlu memperkuat posisi APIP. Bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri,” ujarnya.
Ia menilai, penguatan tersebut diperlukan agar APIP tidak mudah diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat tertentu. Menurutnya, penguatan dasar hukum mengenai posisi APIP juga perlu dilakukan melalui regulasi yang lebih kuat.
APIP Diminta Jadi Mitra Pemerintah Daerah
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa APIP memiliki posisi strategis dalam mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Ia mengatakan, kualitas pengawasan internal akan turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan, sebelum ke APH ada opsi pengembalian. Bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH,” kata Akhmad.
Ia menegaskan APIP semestinya dipandang sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan, bukan sebagai pihak yang harus dihindari.
Rakor tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta jajaran BPKP dan LKPP.
Selain itu, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga hadir dalam agenda tersebut. (Aldy)






