
liputaninvestigasi.com — Pemerintah Aceh terus mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) sebagai payung hukum untuk mendukung realisasi pembukaan rute pelayaran internasional dari Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, menuju Penang, Malaysia.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh di bawah arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dalam memperkuat konektivitas ekonomi Aceh melalui jalur laut.
Taufik meminta seluruh instansi terkait mempercepat setiap tahapan penyusunan regulasi agar rencana pembukaan rute Aceh–Penang dapat segera direalisasikan.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat persiapan Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan bersama Direktorat Keuangan Daerah dan BUMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, serta sejumlah pihak terkait.
Menurut Taufik, Ranpergub tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum dalam mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara Pemerintah Aceh dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Pembangunan Aceh (PEMA).
“Ranpergub yang sedang dirancang ini nantinya akan menjadi payung hukum yang mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara Pemerintah Aceh dan BUMD, dalam hal ini PT Pembangunan Aceh (PEMA),” ujar Taufik.
Perizinan Tetap Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
Di sisi lain, aspek perizinan angkutan laut dan tata kelola kepelabuhanan tetap menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah menyatakan dukungannya terhadap koordinasi pembukaan pelayaran langsung antara Aceh dan Penang.
Asisten II Setda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan Pelabuhan Krueng Geukueh secara historis telah memiliki dasar untuk melayani kegiatan perdagangan luar negeri sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada 1985.
Namun, menurutnya, pembukaan kembali dan pengoperasian rute internasional tersebut tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur pelabuhan.
PT Pelindo selaku operator pelabuhan didorong meningkatkan berbagai fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayaran internasional.
Selain kesiapan pelabuhan, armada kapal yang nantinya melayani rute Krueng Geukueh–Penang juga harus memenuhi standar keselamatan pelayaran internasional berdasarkan Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.
Aturan Kendaraan Lintas Batas Masih Dibutuhkan
T. Robby menjelaskan bahwa secara teknis berbagai jenis kapal dapat melintasi rute tersebut. Namun, apabila pelayaran juga membawa kendaraan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, masih diperlukan pengaturan khusus melalui kesepakatan bilateral kedua negara.
Hal itu karena kerangka kerja sama ASEAN tidak secara otomatis dapat menjadi dasar bagi pengaturan penyeberangan kendaraan darat lintas negara menggunakan kapal.
“Meskipun seluruh jenis kapal secara teknis diperbolehkan melintas, skema untuk kendaraan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia masih memerlukan aturan kesepakatan bilateral khusus,” kata T. Robby.
Pemerintah Aceh berharap percepatan penyusunan Ranpergub, koordinasi dengan pemerintah pusat, kesiapan Pelabuhan Krueng Geukueh, serta pemenuhan standar keselamatan kapal dapat menjadi fondasi bagi terealisasinya konektivitas laut Aceh–Penang.
Rute tersebut diharapkan tidak hanya membuka akses transportasi internasional, tetapi juga mendorong perdagangan, pariwisata, investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat Aceh.










