544 KK Belum Terima Dana Hunian, Bireuen Perpanjang Masa Pemulihan Bencana 90 Hari

liputaninvestigasi.com – Pemerintah Kabupaten Bireuen mengusulkan perpanjangan masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor selama 90 hari. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Bireuen, Ismunandar, di Pendopo Bupati Bireuen, Jumat (4/9/2026).

Rapat yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait.

Dalam arahannya, Ismunandar mengatakan perpanjangan status masa transisi dinilai masih diperlukan mengingat sejumlah program pemulihan pascabencana belum sepenuhnya tuntas.

“Berdasarkan kondisi dan perkembangan penanganan bencana yang masih berlangsung, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui BPBD memandang perlu memperpanjang status tersebut selama 90 hari ke depan,” kata Ismunandar.

Menurut dia, keputusan perpanjangan masa transisi harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan dan mendapat dukungan seluruh unsur Forkopimda. Dukungan tersebut juga diperlukan dalam proses pengesahan data dan dokumen kebencanaan yang akan diajukan ke pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, BPBD Bireuen Marwan memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Di sektor permukiman, masih terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan berat bahkan hilang akibat bencana dan belum dapat dibangun kembali.

Selain itu, bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban banjir juga belum seluruhnya tersalurkan. Tercatat sebanyak 544 kepala keluarga masih menunggu realisasi bantuan tersebut.

Ia menyebutkan percepatan penyaluran dana stimulan untuk rumah rusak ringan, sedang, berat hingga relokasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.

Dalam sesi diskusi, peserta rapat memberikan berbagai masukan terkait usulan perpanjangan masa transisi. Pemerintah daerah menilai tambahan waktu selama tiga bulan diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekda Bireuen juga menginstruksikan BPBD untuk berangkat ke Jakarta pada pekan depan guna mengawal usulan bantuan dana ke pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan karena sejumlah kebutuhan pemulihan masih bergantung pada dukungan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Meski BNPB saat ini juga fokus pada penanganan bencana di daerah lain, usulan dari Bireuen harus terus dikawal agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi,” ujarnya

Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap perpanjangan masa transisi darurat menuju pemulihan dapat memberikan waktu yang cukup untuk menuntaskan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor 2025.

Tag: