Dek Fadh Minta Kabupaten/Kota Perkuat Koordinasi dengan BWS dan BPJN

liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh.

Hal itu disampaikan Dek Fadh dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang digelar secara virtual dari Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten/kota aktif melaporkan berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan kepada BWS maupun BPJN, sehingga dapat segera dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami harap kabupaten/kota terus komunikasi dengan BWS dan BPJN, agar masalah yang ada bisa diselesaikan di bawah,” ujar Dek Fadh.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi sejumlah daerah relatif serupa, terutama terkait kerusakan sawah, jaringan irigasi, bendungan, jalan, hingga jembatan.

Infrastruktur tersebut, kata dia, perlu segera dipulihkan karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat serta keberlangsungan sektor pertanian.

“Kami tahu pekerjaan yang dilakukan BWS dan BPJN. Akan tetapi, ada yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang tidak bisa dikerjakan karena tidak memiliki anggaran,” katanya.

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta tidak hanya menunggu penanganan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu aktif menginventarisasi kerusakan dan berkoordinasi dengan balai teknis untuk menentukan langkah penanganan.

“Jangan sampai yang parah justru terlambat ditangani. Kita harus aktif dan proaktif,” tegasnya.

Dek Fadh juga mencontohkan kondisi di Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang masih terdapat sejumlah ruas jalan dan jembatan yang belum selesai ditangani. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dikoordinasikan agar tidak semakin menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur transportasi, pemulihan jaringan irigasi juga menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Kerusakan saluran irigasi dapat menghambat distribusi air ke areal persawahan dan pada akhirnya berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Rapat koordinasi tersebut mempertemukan pemerintah kabupaten/kota dengan BWS Sumatera I, BPJN Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, serta sejumlah instansi terkait.

Pembahasan difokuskan pada pemetaan kerusakan, pembagian kewenangan, serta langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Aceh.

Pemerintah Aceh berharap koordinasi lintas pemerintahan dan instansi teknis dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal. []

Tag: