Wali Kota Banda Aceh Illiza Dorong Dunia Usaha Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan melalui CSR

liputaninvestigasi.com – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mendorong dunia usaha memperkuat perlindungan pekerja rentan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Illiza dalam pertemuan bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penguatan Universal Coverage Jamsostek Kota Banda Aceh Tahun 2026, Kamis (20/8/2026), di Café Tropicollo, Banda Aceh.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh Aziz Muslim, Asisten II Setdako Banda Aceh Faisal, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Fahmi, sejumlah kepala SKPK, serta puluhan perwakilan perusahaan dan perbankan yang beroperasi di Kota Banda Aceh.

Illiza mengatakan, perlindungan terhadap masyarakat, khususnya pekerja, tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterbatasan fiskal daerah membuat diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, BUMN, BUMD, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk hadir. Tetapi pemerintah tidak mungkin mampu meng-cover itu sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dan juga tekad bersama, karena Banda Aceh adalah kota kolaborasi,” ujar Illiza.

Menurutnya, salah satu bentuk kolaborasi konkret yang dapat dilakukan dunia usaha adalah mengarahkan program CSR untuk membantu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Ia menegaskan, kontribusi perusahaan tidak harus seragam, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Perusahaan besar dapat mengambil porsi lebih besar, sementara perusahaan dengan kemampuan terbatas tetap dapat berkontribusi sesuai kapasitas.

Sebagai gambaran, Illiza menyebut iuran sekitar Rp16.800 per orang per bulan. Dengan demikian, perlindungan terhadap 100 pekerja membutuhkan sekitar Rp1,68 juta per bulan.

“Yang kecil-kecil kontribusinya kecil, yang besar-besar mengambil lebih banyak. Kalau sedikit dari banyak pihak kita tanggung bersama, pasti akan terlihat menjadi besar,” katanya.

Illiza menegaskan, ajakan tersebut bukan bentuk pemaksaan kepada dunia usaha. Pemerintah Kota Banda Aceh, kata dia, ingin membuka ruang kolaborasi agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Ia juga menyatakan akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang turut berkontribusi, termasuk dengan mempublikasikan bentuk kepedulian tersebut melalui kanal media sosialnya.

Masih Ada 52 Ribu Pekerja Belum Terlindungi

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh hingga akhir Juli 2026 telah mencapai 41,46 persen.

Sekitar 37 ribu pekerja telah mendapatkan perlindungan, sementara lebih dari 52 ribu pekerja lainnya masih membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk 2026, cakupan UCJ Banda Aceh ditargetkan meningkat hingga 56,21 persen.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh Aziz Muslim menjelaskan, potensi kepesertaan masih cukup besar dan mencakup berbagai kelompok pekerja, baik sektor formal maupun informal.

Di antaranya pekerja mandiri, pekerja harian, pekerja jasa konstruksi, pekerja non-ASN, pekerja migran, serta kelompok pekerja lainnya.

Karena itu, menurut Aziz, perluasan UCJ membutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan tidak dapat hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan.

Aziz juga menjelaskan bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga keluarga dan ahli waris. Salah satunya melalui manfaat beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia sesuai ketentuan program, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Perlindungan Pekerja Sekaligus Keluarga

Illiza menilai jaminan sosial ketenagakerjaan pada hakikatnya bukan hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga ketika terjadi risiko dalam pekerjaan.

Ia mencontohkan pedagang kecil, nelayan, pekerja harian, pengemudi becak, dan pekerja informal lainnya yang setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaannya.

“Ketika terjadi kecelakaan, yang terdampak bukan hanya pekerjanya, tetapi keluarganya. Yang kita butuhkan adalah jaminan agar mereka memiliki rasa aman dalam bekerja dan keluarganya tidak merasa sendirian ketika menghadapi musibah,” jelasnya.

Illiza menambahkan, posisi Banda Aceh sebagai daerah dengan cakupan UCJ tertinggi di Aceh harus menjadi motivasi untuk terus memperluas perlindungan.

Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti, sebab masih terdapat kesenjangan kepesertaan yang cukup besar.

Karena itu, ia berharap kolaborasi antara Pemko Banda Aceh, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, perbankan, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat.

“Kalau semua mau berkontribusi, harapannya tidak berhenti pada empat atau lima ribu pekerja. Bisa lebih dari itu,” ujar Illiza.

Ia menegaskan, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan ikhtiar bersama untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga ketika risiko pekerjaan terjadi.

“Yang kita lakukan ini adalah bagaimana memanusiakan manusia,” pungkasnya.