liputaninvestigasi.com – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, meminta Bupati Bireuen segera memerintahkan Inspektorat melakukan audit khusus terhadap pengelolaan retribusi di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagperinkop dan UKM) Kabupaten Bireuen.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berlangsung secara transparan sekaligus memberikan kepastian bagi para pedagang.
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya pemberitaan mengenai dugaan permintaan setoran di luar mekanisme resmi dalam pengelolaan retribusi pasar.
Surya Dharma menegaskan audit diperlukan untuk menguji seluruh informasi yang berkembang berdasarkan data dan fakta, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Audit ini bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi memastikan seluruh pengelolaan retribusi berjalan sesuai aturan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka nama baik pihak terkait harus dipulihkan. Namun jika ditemukan penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” ujar Surya Dharma. Minggu (19/7/2026).
Ia menilai pemerintah harus memberikan perlindungan kepada para pedagang yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi akibat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Karena itu, seluruh pungutan di pasar harus memiliki dasar hukum yang jelas dan seluruh penerimaannya wajib disetorkan ke kas daerah.
“Pedagang jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan. Pemerintah harus memastikan tidak ada praktik yang berpotensi menambah beban mereka. Semua pungutan harus sesuai aturan dan hasilnya benar-benar masuk sebagai PAD untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Surya Dharma juga meminta Bupati Bireuen memperkuat pengawasan terhadap seluruh SKPK yang mengelola PAD agar target penerimaan daerah dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menempatkan ASN yang memiliki rekam jejak bersih, profesional, dan berintegritas pada SKPK pengelola PAD. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa di masa mendatang.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar pemerintah. Karena itu, setiap persoalan yang menjadi perhatian publik harus disikapi secara terbuka, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutup Surya Dharma. (Taufiq)











