SIMEULUE – Penanganan kasus korupsi PDKS Simeulue yang kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan tindaklanjut dari penyerahan penanganan kasus korupsi yang diberikan oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 27 Maret 2015 itu dengan Nomor : B-961 /F.2/ Fd.1/03/2015.
Sanri Amin SH Pengacara dari sejumlah masyarakat mewakili masyarakat Simeulue dan beberapa LSM yang berdomisili di Simeulue, kepada media ini. Kamis (7/2/2019) mengatakan, Kasus dugaan korupsi PDKS yang merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung RI kepada Kejati Aceh dikarenakan faktor efektivitas dan efesiensi.
Menurutnya, Penanganan kasus korupsi PDKS Simeulue hampir selesai pada tahun 2016 lalu yaitu dengan menetapkan Darmili sebagai tersangka, dugaan kasus korupsi PDKS dengan angka kerugian mencapai Rp51 miliar dari jumlah penyertaan modal Rp 227 miliar yang bersumber dari APBK Simeulue.
Pada 6 Oktober 2018 lalu Kajati Aceh kembali menetapkan tersangka baru yaitu AU yang merupakan mantan direktur PDKS dan AMD anak mantan Bupati Simeulue (Darmili), “namun yang menjadi permasalahannya, kasus tersebut hingga kini belum juga dilimpahkan Kajati Aceh ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, ada apa, “Ungkap Sanri Amin.
“kita tetap memantau perkembangan dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, Kita mengetahui bahwa kajati Aceh memiliki kesibukan, dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan, namun harus diketahui bersama bahwa kasus korupsi PDKS tersebut sudah sangat terlalu lama dan harus segera diselesaikan oleh Kajati Aceh agar tidak ada persepsi Negatif dari masyarakat kepada penegak hukum,”Tambahnya
Dikatan Sanri, apabila kajati kesulitan dalam menyelesaikannya maka kajati Aceh berdasarkan pada Pasal 20 KUHAP Huruf B memiliki hak untuk menahan tersangkanya agar mempermudah dalam proses penyidikan.
Dirinya masih menunggu action dari Kajati Aceh dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi PDKS Simeulue yang merupakan mega korupsi Aceh ini, karena Kajati Aceh berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut pada awal februari 2019 ini.
Meskipun, Lanjut Sanri, ini merupakan janji kajati Aceh yang ketiga kalinya, karena janji Kajati Aceh pertama pada bulan November 2018 yang lalu, dan selanjutnya pada bulan Desember 2018 dan sekarang berjanji lagi pada awal bulan februari tahun ini.
“Apabila Kajati Aceh ingkar janji lagi maka Akan kita laporkan Kajati Aceh ke Kejaksaan Agung RI dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) di Jakarta.” Tegasnya
“Kita akan laporkan Kajati Aceh ke Kejaksaan Agung RI dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) karena dinilai terlalu lamban dan belum mampu dalam menangani kasus tersebut.” Tutup Sanri Amin SH Pengacara perwakilan masyarakat Simeulue.











