liputaninvestigasi.com – Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,97 triliun untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Dana tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memulihkan infrastruktur, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatra, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan pemerintah untuk tiga provinsi di Pulau Sumatra mencapai Rp100,166 triliun.
Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh porsi terbesar, yakni Rp58,97 triliun, atau lebih dari separuh total anggaran yang disediakan pemerintah. Minggu (26/7/2026).
Besarnya alokasi tersebut mencerminkan luasnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menyasar infrastruktur dasar, tetapi juga permukiman, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dirancang berlangsung selama tiga tahun. Pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp24,215 triliun, kemudian Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028. Skema pendanaan bertahap tersebut diharapkan mampu memastikan proses pemulihan berjalan berkesinambungan hingga seluruh program selesai dilaksanakan.
Safrizal menjelaskan, anggaran tersebut tidak dikelola langsung oleh Satgas PRR. Dana akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing, sementara Satgas bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Untuk tahun anggaran 2026, sektor infrastruktur memperoleh porsi terbesar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp12,5 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendukung lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran bagi sektor pendidikan, sosial, dan perumahan guna mempercepat pemulihan fasilitas umum, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak, serta memastikan layanan dasar dapat kembali berjalan secara optimal.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Besarnya anggaran yang dialokasikan diharapkan mampu mempercepat pemulihan Aceh sekaligus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.











