MoU Helsinki Terkhianati, Anak GAM Minta Merdeka

Foto:Tgk Mauliadi

Aceh/liputaninvestigasi.com– Dua dekade pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, suara kekecewaan kembali mencuat dari kalangan keluarga kombatan di Aceh.

Tgk Mauliadi, salah satu anak dari kombatan GAM, menyatakan kekecewaan mendalam atas pelaksanaan butir-butir penting dalam perjanjian damai tersebut yang dinilai banyak diabaikan.

“Sudah 20 tahun damai diteken, tapi banyak poin penting MoU yang diabaikan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap komitmen bersama kedua belah pihak,” tegas Mauliadi dalam pernyataannya kepada media.

Mauliadi bahkan secara terbuka menyerukan perlunya opsi referendum atau kemerdekaan sebagai solusi atas pengingkaran terhadap isi MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Menurutnya, beberapa poin penting yang belum terealisasi mencakup pengakuan resmi terhadap bendera dan lambang Aceh sebagai simbol kekhususan daerah, pembagian hasil sumber daya alam sebesar 70:30 persen untuk Aceh, serta kewenangan lokal atas pengelolaan SDA dan kepolisian daerah. 

Ia juga menyoroti lemahnya peran DPRA dalam memperjuangkan janji damai tersebut.

“DPRA seolah diam. Padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan semua qanun sesuai perjanjian Helsinki. Apa gunanya lembaga itu jika hanya jadi penonton? Lebih baik balut saja kantor DPRA dengan kain kafan,” ujarnya.

Mauliadi juga menyinggung janji reintegrasi dan kesejahteraan bagi para eks kombatan yang hingga kini dinilai belum terpenuhi. Ia menegaskan bahwa banyak anak-anak eks kombatan hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa akses layak terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun perhatian dari pemerintah.

“Kami yang anak-anak dari mereka yang dulu berjuang demi martabat Aceh, hari ini merasa ditelantarkan,” tambahnya.

Pernyataan ini menjadi alarm keras bahwa persoalan Aceh belum benar-benar selesai. Perdamaian tidak hanya berarti senjata disimpan dan militer dibubarkan, melainkan juga keadilan bagi korban konflik serta penghormatan terhadap setiap butir perjanjian yang telah disepakati.

“Kami mendesak agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera duduk bersama, melibatkan para delegasi damai untuk mengevaluasi pelaksanaan MoU Helsinki. Janji itu harus dikonkretkan sebelum luka lama kembali terbuka dan memperburuk keadaan di Aceh,” pungkasnya.