Investigasi Aceh, Banda Aceh – Dalam pertemuan antara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan DPRA, Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh mengatakan hasil yang diperoleh dari pertemuan itu akan diserahkan pada ketua DPRA Muharuddin.
“Pertemuan tadi kita record kemudian akan kami laporkan pada pimpinan DPRA, setelah itu akan diambil kesepakatan langkah apa lagi yang akan dilakukan,” kata Abdullah Saleh pada wartawan.
Terkait apakah DPRA akan mengeluarkan rekomendasi, kata Abdullah Saleh, itu akan diputuskan oleh pimpinan dewan.
Dia juga mengaku, sebelum melaporkan, Komisi I akan menelaah lagi apakah kebijakan pemutasian oleh Gubernur sudah sesuai atau tidak. Misal, tentang pencantolan Pasal 100 dan Pasal 119 UUPA sebagai dasar pemutasian.
“Nanti akan kami cocokkan juga dengan ketentuan perundang-undangan, apakah cocok atau tidak, kuat atau tidak atas landasan kebijakan ini,” ujarnya.
Sambungnya, Komisi I juga akan mengkaji ketentuan lain seperti UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyangkut dengan larangan terhadap petahana melakukan mutasi sebelum enam bulan sebelum penetapan pasangan calon dan hingga akhir masa jabatan.
Abdullah Saleh mengungkapkan, sebenarnya dari Pemerintah Aceh mangakui adaya aturan ini yang juga mengikat kepada incumbent, tapi ia menilai bahwa bahwa Gubernur Aceh Zaini Abdullah menafsirkan bahwa tidak ada sanksinya.
“Saya lihat mereka hanya melihat pada persoalkan sanksi tidak melihat pada norma. Jadi ini akan kita telaah lagi dikomisi, Insya Allah kami juga akan menggelar rapat komisi menalaah kembali tentang hasil klarifikasi”.(*)











