Angka Kemiskinan di Beberapa Kabupaten Kota di Aceh Meningkat

BANDA ACEH – Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) merilis jumlah peningkatan kemiskinan di beberapa Kabupaten di Provinsi Aceh. Dari jumlah 23 Kabupaten dan Kota di Aceh, 17 Kabupaten dan Kota diantaranya menunjukkan angka kemiskinan semakin meningkat, termasuk Banda Aceh.

Direktur IDeAS, Munzami mengatakan, peningkatan kemiskinan di 17 kabupaten/kota itu ditemukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan di situs resmi BPS Pusat. Data tersebut merupakan data ter-update yang dipublikasi di situs resmi BPS Pusat.

“BPS telah mempublikasi Data Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun 2017 yang dirilis pada awal tahun 2018,” kata Munzami, (16/8/2018).

Dari data itu, kata Munzami, diketahui bahwa Kabupaten Aceh Singkil tercatat sebagai kabupaten termiskin di Aceh. Jumlah masyarakat miskin di kabupaten ini mencapai 22,11 persen atau naik dari 0,51 persen dibanding 2016 sebanyak 21,60 persen, disusul Gayo Lues dengan tingkat kemiskinan sebesar 21,97 persen, Kabupaten Pidie Jaya 21,82 persen, Pidie 21,43 persen, dan Bener Meriah 21,14 persen.

Lebih lanjut Munzami mengatakan, meningkatnya angka kemiskinan di bumi Serambi Mekkah, menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA maupun APBK belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dia mengingatkan, kondisi kemiskinan di seluruh Aceh harus menjadi pekerjaan rumah bersama antara Pemerintah Aceh dan seluruh Pemkab dan Pemkot.

“Saat ini, usia pemerintahan Kabupaten dan Kota sudah masuk tahun kedua, kami mengimbau seluruh pemerintahan di Aceh agar RKA APBA 2019 maupun APBK 2019 mendatang, harus ada Master Plan yang jelas mengenai kebijakan riil dari alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh,” harap Munzami.

IDeAS juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kinerja dan tata kelola pemerintahan, terutama mengawal kebijakan tata kelola anggaran, tidak hanya APBA, namun APBK kabupaten/kota di Aceh.

Terutama agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh.

“Pos anggaran untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan wajib diprioritaskan. Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan infrastruktur, mulai dari provinsi sampai ke tingkat desa,” katanya.

IDeAS juga menyorot alokasi untuk anggaran belanja pegawai/aparatur. Di Aceh, belanja untuk aparatur masih sangat tinggi, setiap tahun APBA maupun APBK hanya sebagai instrumen untuk mensejahterakan pegawai dan untuk belanja non-pembangunan lainnya.

“Belanja pegawai dalam APBA kita misalnya, itu 2 kali dari belanja APBD Provinsi NTB. Perlu diingat bahwa APBA kita ditopang oleh hampir 60 persen Dana Otsus, kalau Dana Otsus tersebut habis hanya untuk memenuhi kebutuhan birokrasi setiap tahunnya, maka omong kosong adanya peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Aceh,” ungkap Munzami.