JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sejumlah informasi penting terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Salah satunya yakni, terkait adanya instruksi untuk mengganti nomor telepon (handphone).
“Sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat ‘kalian hati-hati, beli HP nomor lain’,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (9/7/2018).
KPK menduga, instruksi tersebut sengaja dikomunikasikan oleh seorang pihak yang berkaitan dengan perkara ini agar tidak mudah terdeteksi oleh penegak hukum. Namun, Febri tidak menjelaskan secara terang siapa pihak yang menginstruksikan agar mengganti nomor handphone.
“Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum,” terangnya.
Febri menegaskan, penanganan kasus dugaan suap terkait dana Otsus Aceh ini semata untuk menegakkan hukum. Febri memastikan, KPK bertindak profesional dalam penanganan kasus ini.
“Dalam melaksanakan tugas, KPK memastikan bertindak profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018.
Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.
Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.
Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.
Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sumber : okezone











