Pemko Banda Aceh Kembangkan WCP di 10 Gampong, Sampah Didorong Jadi Sumber Ekonomi Warga

liputaninvestigasi.com – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengembangan Waste Collection Point (WCP). Program ini tidak hanya diarahkan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan program WCP akan dikembangkan di 10 gampong dengan melibatkan kelompok perempuan sebagai salah satu penggerak utama. Kelompok perempuan dinilai memiliki peran penting dan komitmen yang kuat dalam menjalankan pengelolaan sampah secara berkelanjutan di tingkat gampong.
“Program ini sangat menguntungkan bagi gampong. Jika ada tanah gampong yang dikelola oleh kelompok tani dan kelompok ibu-ibu, maka sampah yang dipilah dan dikelola bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat,” ujar Illiza di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Rabu (15/7/2026).
Melalui WCP, masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya sejak dari sumber. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dikumpulkan dan dijual, sementara hanya sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan lagi yang akan diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
Menurut Illiza, meskipun belum seluruh jenis sampah dapat diolah melalui konsep reduce, reuse, recycle (3R), masih banyak sampah yang memiliki nilai jual dan dapat diserap oleh para pengepul.
“Sampah itu ditimbang dan menghasilkan. Kalaupun belum bisa diolah menjadi produk, masih banyak yang membeli sampah kita. Jadi sebenarnya ini sangat bernilai secara ekonomi,” katanya.
Illiza menjelaskan, perkembangan konsep ekonomi sirkular juga membuka peluang yang semakin besar bagi masyarakat untuk mengolah sampah menjadi berbagai produk kreatif bernilai tambah. Sampah plastik, kaca, dan kertas, misalnya, dapat dimanfaatkan menjadi tas, kerajinan tangan, serta berbagai produk lain yang memiliki nilai jual.
“Plastik, kaca, bahkan kertas bisa diolah menjadi produk yang menarik. Ini membutuhkan pelatihan agar masyarakat memiliki keterampilan mengolah sampah menjadi barang yang memiliki nilai tambah,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus mendorong pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan pengumpulan dan pemilahan, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi.
Upaya Banda Aceh dalam mengembangkan pengelolaan sampah berkelanjutan juga mendapat pengakuan di tingkat internasional. Illiza menyebut Banda Aceh berhasil meraih penghargaan terkait pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari CityNet. Pada September mendatang, Banda Aceh juga diundang untuk memaparkan praktik baik yang telah dijalankan.
Selain itu, Illiza dijadwalkan menjadi narasumber di Kota Depok untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan persampahan yang telah dikembangkan di Banda Aceh.
Menurut Illiza, berbagai capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berbasis partisipasi masyarakat, dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Kita harus mengubah cara pandang bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, tetapi sumber daya yang bisa memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik melalui pelatihan dan pendampingan,” pungkasnya.