HMI Kritik Lambatnya Realisasi APBK Bireuen 2026, DPRK Diminta Perketat Pengawasan

liputaninvestigasi.com – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2026, khususnya pada sektor infrastruktur, menjadi sorotan publik.

Hingga pertengahan tahun, sejumlah program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBK murni 2026 dan berasal dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum juga direalisasikan. Padahal, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah memasuki tahapan pembahasan APBK Perubahan 2026.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang telah disepakati. Terlebih, Bireuen merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor sehingga masih banyak jalan, jembatan, saluran drainase, serta infrastruktur lainnya yang memerlukan penanganan.
Ketua HMI Komisariat Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) Bireuen, Akmal, menilai percepatan realisasi pembangunan sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Pemerintah harus bijak dalam merealisasikan anggaran. Harus ada skala prioritas dalam pembangunan. Jangan bekerja sesuai kemauannya sendiri, tetapi harus sesuai kebutuhan masyarakat. Ini merupakan aspirasi rakyat, jangan sampai aspirasi tersebut hanya berhenti di forum musyawarah,” kata Akmal kepada LiputanInvestigasi.com, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, Musrenbang merupakan forum resmi penyampaian aspirasi masyarakat. Karena itu, usulan yang telah melalui proses perencanaan dan masuk dalam APBK seharusnya menjadi prioritas untuk direalisasikan tepat waktu.
Akmal menilai keterlambatan pembangunan infrastruktur dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, perdagangan, hingga mobilitas warga di sejumlah wilayah yang masih terdampak banjir.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat realisasi APBK murni 2026 agar program pembangunan tidak hanya berhenti pada tahap penganggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, DPRK Bireuen juga diharapkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBK 2026 sehingga seluruh kegiatan yang telah disahkan dapat berjalan sesuai jadwal, selesai tepat waktu, dan menjawab kebutuhan masyarakat. (Taufiq)