Percepat Konektivitas Laut Aceh–Andaman, Dishub Aceh Matangkan Persiapan Pelayaran Internasional

liputaninvestigasi.com – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh terus mendorong percepatan realisasi konektivitas laut antara Aceh, Indonesia, dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Kerja Sama Pengembangan dan Fasilitasi Konektivitas Laut Aceh–Andaman yang digelar pada Selasa, 21 Juli 2026.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjadi langkah strategis Pemerintah Aceh dalam mematangkan berbagai aspek yang diperlukan untuk mewujudkan hubungan pelayaran internasional sekaligus memperkuat kerja sama di sektor maritim dan ekonomi antara Aceh dan Kepulauan Andaman dan Nicobar.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi fokus pembahasan. Di antaranya kesiapan armada kapal yang akan digunakan untuk pelayaran internasional agar memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan pelayaran internasional.
Selain itu, rakor juga membahas kesiapan komoditas unggulan Aceh maupun produk dari Kepulauan Andaman dan Nicobar yang akan diperdagangkan. Aspek regulasi Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) turut menjadi perhatian utama guna memastikan seluruh aktivitas perdagangan dan pergerakan orang maupun barang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan lainnya mencakup persiapan pertemuan ketiga Joint Task Force terkait konektivitas Aceh–Andaman serta kesiapan Pelabuhan Sabang dalam mendukung pelayanan dan aktivitas kargo laut internasional.
Dalam rakor tersebut, Teuku Faisal turut mendengarkan berbagai masukan dari para mitra dan pemangku kepentingan sektor perhubungan, termasuk dari KSOP Kelas IV Malahayati dan KSOP Kelas IV Sabang. Salah satu masukan yang mengemuka berkaitan dengan ketentuan armada kapal yang dapat digunakan dalam pelayaran internasional.
KSOP Kelas IV Sabang menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, sebelumnya pernah menerbitkan surat edaran terkait sertifikasi kapal nonkonvensi berbendera Indonesia untuk operasional barter trade pada rute pelayaran Indonesia–Malaysia.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Aceh berencana mendorong adanya kebijakan serupa untuk mendukung konektivitas pelayaran antara Indonesia dan India.
“Terkait usulan tersebut, kita akan coba usulkan ke Kementerian Perhubungan RI untuk menerbitkan surat edaran barter trade antara Indonesia dan India agar kegiatan pelayaran Aceh–Andaman dan Nicobar bisa terealisasi,” ujar Teuku Faisal.
Menurutnya, aspek keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya membuka konektivitas laut antarnegara. Setiap armada yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis serta ketentuan nasional dan regulasi internasional yang berlaku.
“Jadi ini fokus utama kita. Di samping kesiapan produk unggulan Aceh, termasuk regulasi pada CIQS, terus kita matangkan. Kita berharap pelayaran ini dapat terlaksana dalam waktu yang tidak lama,” tegasnya.
Pemerintah Aceh berharap terwujudnya konektivitas laut Aceh–Andaman dan Nicobar nantinya tidak hanya membuka jalur pelayaran internasional, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata, dan kerja sama ekonomi antara Aceh dan India.
Konektivitas tersebut juga diharapkan semakin memperkuat posisi Sabang sebagai salah satu simpul strategis jalur perdagangan dan pelayaran di kawasan, sekaligus membuka peluang baru bagi produk-produk unggulan Aceh untuk menembus pasar internasional.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh itu turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait, di antaranya KSOP Kelas IV Malahayati, KSOP Kelas IV Sabang, DPMPTSP Aceh, Disperindag Aceh, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang, PT Pelindo Multi Terminal Malahayati, serta PT Indatu Global Connection.