InvestigasiAceh, Aceh Besar – Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Aceh Besar merencanakan aksi untuk mendesak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar mengenai titel salah satu Calon Buati Aceh besar yang menggunakan titel Insinyur pada nama Mawardi Ali.
Aksi tersebut dibatalkan karena adanya pihak dari Saifuddin Yahya( Pak Cek) meminta supaya aksi tersebut dibatalkan karena pasangan tersebut tidak ingin dikait-kaitkan,” ujar Koordinator Aksi, Muttaqin. Rabu, 25 Januari 2017.
Meskipun aksi dibatalkan, perwakilan aliansi tetap menyambangi kantor KIP Aceh Besar untuk mempertanyakan hal tersebut, ada 3 hal yang menjadi tuntutan :
1. Mendesak KIP A. Besar Untuk mengusut kebenaran terkait titel/ gelar “Insinyur” (Ir) pada Mawardi Ali selaku calon Bupati Aceh Besar 2017-2022. (Foto Ijazah terlampir).
2. Meminta Panwaslih Aceh Besar untuk bertindak tegas jika titel/ gelar tersebut terbukti palsu yang melekat pada diri Mawardi Ali.
3. Mendesak KIP dan Panwaslih Aceh Besar untukenjalankan Fungsi dan tugasnya sesuai perundang-undangan.
Kedatangan perwakilan aliansi langsung diterima Ketua KIP Aceh Besar, Cut Agus Fatahillah, S. Hi, dan komisioner KIP Aceh Besar Hafiz Hs. Audiensi yang diwakili empat orang tersebut juga mendapat pengawalan dari beberapa anggota Polres Aceh Besar.
Adapun Hasil pertemuan tersebut adalah:
1. KIP Aceh Besar mengakui kesalahan pada seleksi administratif sehingga gelar Insinyur yang melekat pada diri Mawardi Ali tidak berdasarkan Hukum.
2. Dalam jangka lima Hari, KIP A. Besar akan segera memperbaiki Alat Peraga Kampanye (APK) khususnya APK Pasangan Nomor urut 1.
3. KIP A. Besar sudah melakukan pergantian Surat suara pada Pilkada yang digelar 15 Febuari 2017.
4. KIP A. Besar akan berkoordinasi dengan Panwaslih Aceh Besar sesegera mungkin untuk ketegasan terkait pelanggaran Titel/ Gelar palsu Mawardi Ali.
Mengenai permasalahan tersebut Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar, Cut Agus Fatahillah menjelaskan kepada media ini bahwa ia mengakui adanya kekeliruan dalam pemeriksaan persyaratan administrasi pasangan calon kepala daerah. Namun, kekeliruan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran Pilkada. Kata Cut Agus.
“Kalau dibilang telah melanggar persyaratan administrasi, itu tidak ada dan tidak mempengaruhi pemilihan apalagi ditunda. Hanya kekeliruan saat persyaratan administrasi dan sewaktu verifikasi. Panwaslih sudah menyatakan lewat,” kata Agus kepada perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Pilkada Aceh Besar, di Kantor KIP Aceh Besar, Rabu, 25 Januari 2017.
Menurut Cut Agus, permasalahan titel palsu yang dipakai Mawardi Ali sudah diketahui masyarakat. Panwaslih juga sudah menghubungi KIP Aceh Besar.
“Panwaslih sudah merekomendasikan kepada kami, itu tidak ada insinyurnya. Cuma Mawardi Ali aja. Ya udah, itu yang kita ikuti,” kata Agus.
Pihak KIP Aceh Besar juga telah memerintahkan untuk penghapusan titel insinyur di setiap APK dan surat suara yang dibuat.
“KIP telah memerintahkan spanduk Mawardi Ali untuk diperbaiki atau dihapus dengan cat, titelnya. Paling kurang kita menutupi dengan lakban yang itu juga nanti kita akan inisiatif kembalilah,” kata Agus.
Selain itu, KIP juga sudah menghapus title Insinyur di nama Mawardi Ali dalam surat suara. Cut Agus menyayangkan kejadian tersebut karena akan membuat rasa percaya kepada KIP berkurang.
“KIP juga tidak mau ditunggangi, apalagi memihak. Jangan pernah mencari-cari cara untuk menjatuhkan,” kata Agus.
Dalam kopian ijazah kesarjanaan Mawardi Ali yang diterima media ini tertulis, Mawardi Ali lulusan Fakultas Teknik Unsyiah Tahun 1998 dan dia berhak menyandang gelar Sarjana Teknik atau disingkat ST bukan Insinyur (Ir) lagi. Mawardi Ali kelahiran Siem, Darussalam, Aceh Besar, 2 Januari 1969. Dia menamatkan kuliahnya pada umur 29 Tahun bila dihitung dari tahun lahir dan tahun kelulusan.
Seperti diketahui, sejak tahun 1993, Mendikbud Fuad Hassan melalui Keputusan Mendikbud RI No. 36/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi mengubah sebagian besar gelar dan sebutan bagi lulusan pendidikan akademik sarjana di Indonesia saat itu. Lulusan kelompok program studi teknik yang sebelumnya menggunakan gelar insinyur (Ir.) mulai sejak ditetapkannya keputusan tersebut menggunakan gelar Sarjana Teknik (S.T.).
“Maka kita dapat melihat dosen-dosen muda di Fakultas Teknik sebagian besar menggunakan gelar S.T. dan gelar sarjana teknik hingga kini masih digunakan sebagai gelar bagi lulusan kelompok program studi teknik,” ujar pengurus SAPMA Aceh Besar, Faidhil.
Pendiri Ilmaka ini juga meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar untuk lebih transparans dalam memberikan informasi ke publik dan jangan sesekali menutupi persoalan yang sangat serius ini.
“Kita mengapresiasi kinerja KIP dari proses pencalonan sampai dengan debat publik kemarin. Akan tetapi, kita berharap KIP lebih transparans lagi memberikan informasi ke publik, terlebih informasi yang benar dan akurat terkait Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang berkompetisi,” Kata Pengurus SAPMA Aceh Besar tersebut.(*)











