InvestigasiAceh, Banda Aceh – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendatangi sejumlah kabupaten/kota di Aceh guna untuk meninjau isu kependudukan yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan kebijakan pembinaan ketahanan keluarga untuk memperkuat program kerja kependudukan di provinsi itu.
Lima kabupaten/kota yang didatangi yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Kota Lhokseumawe, dan Pidie Jaya
Dalam hal itu BKKBN Aceh duduk bersama dengan mitra kerja di antaranya dengan Dinas Syariat Islam, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Badan Pemberdayaan Perempuan, kepolisian dan TNI.
Kepala BKKBN sebut M Yani mengatakan belum adanya koordinasi yang baik di posyandu, belum adanya penggunaan dana desa untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan usia dini. Ini salah satu persoalan kependudukan. Senin (27/2/2017)
“Serta masih tingginya angka pernikahan dini dan perceraian, masalah hamil, permasalahan balita, remaja, hingga lanjut usia atau lansia,” tambah M Yani.
Menyahuti permasalahan tersebut, M Yani menyatakan perlu kebijakan yang memayungi kemitraan para pihak, sehingga kerja sama kependudukan bisa terlaksana dengan baik.
M Yani mengatakan permasalahan ini akan dibahas dalam rapat koordinasi daerah. Rapat koordinasi itu nantinya membahas program kerja kependudukan di Aceh.
M. Yani berharap isu di daerah yang masuk pada kegiatan di lima kabupaten/kota yang dikunjungi akan dipetakan dan ditindaklanjuti dalam program KKBPK. Sasaran program kerja akan dilakukan di desa-desa yang bermasalah di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, katanya( Tim IA)











