Terkait Putusan Panwaslih Aceh Yang Membolehkan Eks Napi Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2019, Ini Kata Aryos

BANDA ACEH – Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang mengabulkan gugatan Abdullah Puteh, yang membatalkan putusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terkait larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri pada Pemilu 2019 menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Panwaslih Aceh membatalkan keputusan KIP Aceh berdasarkan berita acara nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019. Terkait polemik Putusan Panwaslih itu, Dosen FISIP Unsyiah, Aryos Nivada angkat bicara. Jum’at (24/8/2018)

Menurut Aryos, polemik ini terjadi lantaran sejak awal KPU memaksakan diri memasukan materi larangan napi koruptor mencalonkan diri, padahal dalam  UU Pemilu hal demikian tidak mutlak dilarang, selama calon bersangkutan mengumumkan statusnya sebagai narapidana.

Disisi lain, lanjut Aryos, pihak Panwaslih Aceh juga sejatinya dalam mengambil putusan harusnya merujuk kepada PKPU. Namun justru Panwaslih tidak merujuk pada PKPU dan merujuk langsung pada UU Pemilu.

Sementara itu, mengenai larangan caleg eks napi korupsi itu termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.  Pada pasal 4 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

“Akar pangkal masalahnya adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mutlak eks koruptor mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 bertentangan dengan UU 7 tahun 2017. Padahal pada Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada intinya menyebutkan seseorang yang pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan  secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kemudian karena hal ini, Panwaslih Aceh dan sejumlah Bawaslu daerah lainnya tidak mau merujuk pada peraturan KPU namun hanya pada UU Pemilu,” jelas Dosen Fisip Unsyiah ini.

Lebih lanjut, Aryos juga mengatakan  KPU terlalu dalam  memaksakan materi aturan  yang bukan kewenangannya.

“KPU memasuki wilayah yang terlalu dalam. Sebab, tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu. KPU kan bukan lembaga aspiratif, melainkan lembaga administratif.  Peraturan KPU tidak dapat membatasi hak seseorang. Terkecuali adanya pembaruan undang-undang atau putusan pengadilan. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 telah mengatur secara jelas mengenai hak seseorang. Terlebih lagi, adanya putusan pertama Mahkamah Konstitusi putusan nomor 51 tahun 2016 dan putusan 42 tahun 2015 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam konteksnya Pilkada. ,” ujar alumnus UGM ini.

Dilain pihak, lolosnya mantan napi korupsi ini juga karena sejak awal Bawaslu tidak sependapat dengan aturan KPU yang bertentangan dengan UU Pemilu.

“PKPU  menurut bawaslu tidak dapat menjadi acuan untuk sebuah instrumen mengurangi hak berpolitik seseorang. Penolakan juga datang dari pemerintah, Komisi II DPR RI. karena itu solusinya menurut saya simpel. KPU kembali merujuk kepada ketentuan UU Pemilu. maka polemik ini akan selesai,” ujar Aryos Nivada, yang juga merupakan Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Aceh.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, digugurkan oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019, karena yang bersangkutan adalah mantan narapidana kasus korupsi.

Atas putusan KIP Aceh yang menggugurkannya sebagai bakal calon DPD pada Pemilu 2019 tersebut, Abdullah Puteh melakukan perlawanan ke Panwaslih Aceh dengan mengajukan gugatan atas putusan KIP Aceh. Kemudian Panwaslih mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan Abdullah Puteh.