Oknum Protokoler Pemko Lhokseumawe Mengancam Wartawan


INVESTIGASIAceh, Lhokseumawe – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe mengecam tindakan oknum
protokoler Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang melarang sejumlah wartawan untuk
mengambil foto dan mengeluarkan kata-kata ancaman, saat menjalankan tugas
jurnalistik pada acara  penutupan  pameran pendidikan Lhokseumawe 2016.

Seharusnya
seorang protokoler harus bisa bersikap profesional dan memberikan ruang kepada
wartawan untuk melakukan peliputan, bukan malah sebaliknya,kata Ketua AJI
Lhokseumawe Masriadi Sambo, Minggu (16/10/2016).

seorang
petugas protokoler melarang wartawan dan mengeluarkan kata-kata ancaman kepada
wartawan. Padahal, tambah dia, acara itu digelar di ruang terbuka.

Tindakan
tersebut telah melanggar Undang-undang No 40/1999 tentang Pers, apalagi lokasi
tempat liputan merupakan ruang terbuka yang tidak ada alasan untuk dilarang
diliput oleh wartawan.

Tindakan
ini, kata Masriadi, merupakan bukti bahwa masih ada pejabat publik di
Lhokseumawe yang tidak memahami kerja-kerja jurnalis. “Kami menilai masih ada
yang belum pernah membaca Undang-Undang Pers dan tentu saja menyelesaikan
masalah bukan harus dengan mengancam.”

Pada Pasal 4
ayat 3 berbunyi “Bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai
hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Masriadi Menambahkan,
apabila merujuk pada aturan hukum, maka oknum protokoler Pemerintah Kota
Lhokseumawe tersebut melanggar UU No.40 tahun 1999 pasal 18 ayat 1, bisa
dikenakan ketentuan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling
banyak Rp500 juta.

Ketua
Advokasi AJI Lhokseumawe, meminta Suaidi Yahya, Wali Kota Lhokseumawe, mencopot
pejabat arogan dan memintanya untuk meminta maaf pada publik. Dia menilai
pelarangan itu aneh karena wartawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan informasi
publik.
Hal ini juga,
menunjukkan keterbukaan informasi di Pemko Lhokseumawe sangat buruk sekali. Ini
adalah kasus pertama yang terjadi di Lhokseumawe. Untuk itu, kata dia, petugas
protokoler tersebut harus diberikan sanksi agar pejabat lain tak mengikuti
tindakannya, ujar M Agam Khalilullah (Team IA).