Aktivis Desak Bupati Bireuen Bongkar Kios Liar di Atas Saluran Irigasi, Jangan Tebang Pilih!

liputaninvestigasi.com- Keberadaan sejumlah kios dan bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi di Jalan Kampus Almuslim, Desa Kede Matang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen didesak segera turun tangan menertibkan bangunan yang dinilai telah menguasai fasilitas publik .

Aktivis muda Bireuen, Iskandar yang akrab disapa Tuih, mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga aset negara. Pasalnya, bangunan yang sebelumnya pernah dibongkar oleh tim terpadu pada masa Penjabat (Pj) Bupati Aulia Sofyan tahun 2022, kini kembali bermunculan, bahkan disebut semakin meluas di sejumlah titik strategis Kecamatan Peusangan.

Menurut Tuih, pembongkaran yang pernah dilakukan pemerintah seharusnya menjadi peringatan sekaligus efek jera bagi pihak-pihak yang mendirikan bangunan tanpa hak di atas fasilitas publik.

“Kalau sebelumnya sudah pernah dibongkar, mengapa sekarang bangunan serupa kembali berdiri? Apakah penertiban hanya berlaku sesaat, sementara setelah itu bangunan liar kembali tumbuh tanpa pengawasan?” kata Tuih. Senin (16/11/2026).

Ia menilai, persoalan tersebut bukan sekadar mengganggu keindahan dan ketertiban kota, tetapi menyangkut penguasaan fasilitas umum yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Seharusnya pemerintah merawat dan menertibkan kesemrawutan kota agar terlihat tertata. Jangan sampai fasilitas publik justru dikuasai oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi,” ujarnya.

BACA JUGA:

Kecamatan Tak Pernah Izin, Desa Membantah, Siapa Pemilik Kekuatan di Balik Kios Liar Kede Matang?

Tuih juga mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah terhadap keberadaan kios-kios tersebut. Menurutnya, sulit diterima apabila bangunan yang berdiri secara terbuka di lokasi strategis luput dari perhatian instansi terkait.

“Ke mana pengawasan pemerintah selama ini? Mustahil bangunan sebesar itu berdiri begitu saja tanpa diketahui. Apalagi lokasinya berada di atas saluran irigasi yang merupakan fasilitas publik,” tegasnya.

Tidak hanya menyoroti keberadaan bangunan, Tuih turut mempertanyakan dugaan adanya pungutan atau penyewaan kios di atas lahan fasilitas publik tersebut.

Ia mengingatkan bahwa dalam pemberitaan sebelumnya, Camat Peusangan, Alfian, menyatakan pihak kecamatan tidak pernah mengeluarkan izin pendirian bangunan tersebut.

Pernyataan itu, menurut Tuih, semestinya menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk menelusuri siapa pihak yang memberikan izin, menguasai lokasi, serta menerima uang apabila benar terdapat aktivitas penyewaan kios.

“Kalau pihak kecamatan mengaku tidak pernah mengeluarkan izin, lalu siapa yang mengizinkan bangunan itu berdiri? Jika ada uang sewa yang dipungut, ke mana alirannya? Apakah masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau justru dinikmati pihak tertentu?” katanya.

BACA JUGA:

Pemkab Bireuen Tunggu Surat Penggusuran Bangunan Liar di Peusangan

Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada penertiban fisik semata. Aspek legalitas penguasaan lahan dan pertanggungjawaban setiap pungutan juga perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Tuih berharap aparat penegak hukum (APH) turut menelusuri dugaan penyalahgunaan fasilitas publik, termasuk mekanisme penyewaan dan aliran dana yang berkaitan dengan kios-kios tersebut.

Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memandang latar belakang maupun pengaruhnya.

Ia juga menyinggung dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan sehingga bangunan tersebut tetap bertahan. Namun, dugaan itu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran oleh instansi berwenang.

“Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang kebal terhadap aturan. Pemerintah harus berani menertibkan siapa pun yang menguasai lahan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

BACA JUGA:

Pemerintah Bireuen Kalah Dengan Preman Pasar

Ia meminta Bupati Bireuen, Mukhlis, menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius, termasuk menelusuri praktik penguasaan lahan fasilitas umum oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak.

Tuih juga mengingatkan bahwa penataan kota tidak boleh hanya dilakukan secara parsial atau sebatas memasang tanda kepemilikan aset. Penertiban harus menyentuh seluruh titik yang bermasalah, termasuk kios-kios yang berdiri di atas saluran irigasi.

Ia menyambut langkah Pemkab Bireuen yang belakangan melakukan penertiban aset daerah, termasuk pemasangan pelat kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bireuen di Kecamatan Gandapura.

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilanjutkan dengan penertiban bangunan yang menggunakan fasilitas publik tanpa kejelasan legalitas.

“Kami mendukung upaya pemerintah menertibkan aset daerah. Namun, jangan hanya memasang pelat kepemilikan. Bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi juga harus ditangani. Jangan sampai aset pemerintah tercatat sebagai milik daerah, tetapi dalam praktiknya justru dikuasai pihak lain,” tutup Tuih.

Tag: