Ketua DPRK Banda Aceh Minta Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas APBK 2027

liputaninvestigasi.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta agar pembangunan dan pembenahan infrastruktur dasar menjadi salah satu prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Irwansyah setelah DPRK menerima Rancangan APBK (R-APBK) 2027 dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk selanjutnya dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Irwansyah, sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat masih memerlukan perhatian serius, terutama perbaikan jalan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, fasilitas publik, hingga pengelolaan sampah.

“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait. Saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar Irwansyah.

Penyerahan R-APBK tersebut berlangsung dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026). Rancangan anggaran diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada Ketua DPRK Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Dr. Musryadi Aswad.

Irwansyah mengatakan, pembenahan jalan tidak hanya difokuskan pada ruas jalan utama, tetapi juga harus menjangkau kawasan permukiman warga. Begitu pula dengan persoalan drainase yang perlu ditangani secara berkelanjutan untuk mengurangi genangan air.

Selain infrastruktur, ia juga mendorong agar program peningkatan kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia mendapat perhatian dalam APBK 2027.

Salah satu program yang dinilai penting adalah Banda Aceh Academy yang direncanakan diluncurkan tahun depan. Program tersebut diharapkan menjadi wadah peningkatan keterampilan masyarakat agar memiliki daya saing di dunia kerja.

Ia juga meminta agar program beasiswa sebagai bagian dari janji politik pemerintah kota dapat direalisasikan secara tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

“Penyaluran beasiswa harus benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Begitu juga peningkatan keterampilan melalui Banda Aceh Academy harus mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Irwansyah menegaskan DPRK akan kembali menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara ketat sebagaimana dilakukan dalam pembahasan APBK 2026. Hal itu penting untuk memastikan setiap program pemerintah selaras dengan visi-misi wali kota dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kita harus memastikan anggaran yang disusun benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Apa yang sudah kita lakukan dalam penganggaran 2026 akan kita lanjutkan kembali,” tegasnya.

Di sisi lain, Irwansyah turut mengapresiasi sejumlah pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh, di antaranya peningkatan kualitas ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, serta pembenahan taman kota.

Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan infrastruktur perkotaan masih membutuhkan penanganan serius dan berkesinambungan.

“Pada intinya, persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” ungkap politisi PKS yang telah tiga periode menjadi wakil rakyat tersebut.

Berdasarkan rancangan yang diajukan Pemerintah Kota Banda Aceh, R-APBK 2027 mencapai Rp1,366 triliun. Dalam struktur belanja, pemerintah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp92 miliar.

Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh pada 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.

Adapun target retribusi daerah mencapai Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.

Pembahasan R-APBK 2027 antara DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh selanjutnya menjadi tahapan penting untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.

Tag: